Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pagi-pagi, Marzuki "Diserang" soal Anggota DPR Pembolos

Kompas.com - 10/05/2013, 09:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Minimnya kehadiran fisik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam setiap rapat masih menjadi sorotan publik. DPR didesak membuka data kehadiran para wakil rakyat sebagai dasar pertimbangan untuk kembali memilih yang bersangkutan pada Pemilu 2014. Seperti diketahui, sebagian besar anggota DPR 2009-2014 akan kembali maju pada pemilu mendatang.

Sorotan publik ini disampaikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie, yang cukup aktif di media sosial Twitter. Pada Jumat (10/5/2013) pagi, akun @marzukialie_MA "diserang" oleh para pengguna Twitter. Isinya, mendesak agar sebagai Ketua DPR, Marzuki secara transparan meminta BK mengumumkan data kehadiran. Salah satunya dari akun aktivis sosial, Fadjroel Rachman, @fadjroel.

"TUNTUT Ketua DPR @MA_DPR upload nama 560 anggota DPR lengkap dg #ABSENSIbolos di http://www.dpr.go.id  agar rakyat tahu," tulis Fadjroel.

Menanggapi permintaan Fadjroel, Marzuki mengatakan, desakan itu bisa disampaikan kepada Badan Kehormatan DPR. Menurutnya, sesuai tata tertib DPR, hal itu merupakan kewenangan BK. Marzuki mengaku sudah sering meminta agar BK melakukan cek fisik atas kehadiran para anggota DPR dan diumumkan melalui media.

"Minta BK utk mengumumkannya," jawab Marzuki.

Fadjroel membalas dengan menyatakan bahwa jawaban Marzuki mengecewakan. "Tidak usah di umumkan di media, mahal, duit lagi bro @marzukialie_MA upload #ABSENSIbolos 560 anggota DPR CUKUP di http://www.dpr.go.id," kata Fadjroel.

Bak gayung bersambut, jawab-menjawab antara Fadjroel dan Marzuki mengundang tanggapan para pengguna lainnya.

"@fadjroeL @marzukialie_MA gonjang ganjing wes. Anak SMA saja.. kalau bolos dilaporkan ke ortunya," tulis pemilik akun @husenarifin.

Marzuki mengatakan, masyarakat seharusnya mempertanyakan fraksi-fraksi di DPR yang selama ini keras menolak sistem tentang pencatatan kehadiran anggota melalui finger print. Menurutnya, ia telah meminta agar pencatatan kehadiran melalui alat sidik jari tak hanya saat kedatangan, tetapi juga ketika meninggalkan rapat. Namun, hal itu ditolak sejumlah fraksi.

"Apalagi sebelumnya dg manual, diumumkan juga, faktanya mereka absen penuh, lalu apa hasilnya? Setiap bulan lap sekjen, absen penuh. Makanya saya minta BK mengecek fisik sesuai perintah tatib, tp sampai sekarang BK belum melakukannya," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sebelumnya, Marzuki mengatakan, para anggota DPR yang selama ini kerap mangkir dari tugas-tugas kedewanan seharusnya sadar diri dengan tak kembali mencalonkan diri.

"Saya tidak mengerti apa yang menjadi obsesi yang bersangkutan. Sudah tidak punya rasa malu. Malu itu bagian dari iman, enggak ada malu sudah enggak ada iman," ujar Marzuki dalam pesan singkatnya, Kamis (9/5/2013).

Seharusnya, kata politisi Demokrat ini, anggota dewan berkaca dari apa yang sudah dilakukannya selama menjadi wakil rakyat. "Mau menjadi anggota DPR, tetapi tidak amanah melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR," ujarnya.

Baca juga:
Jangan Pilih Anggota DPR Pembolos!

Anggota DPR Pembolos Maju Lagi Jadi Caleg

Marzuki: Tukang Bolos 'Nyaleg' Lagi, Tak Punya Malu

Berita jelang Pemilu 2014 dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014
Verifikasi DCS Pemilu 2014
Kabar dari KPU

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

    Nasional
    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

    Nasional
    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

    Nasional
    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

    Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

    Nasional
    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

    Nasional
    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

    Nasional
    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

    Nasional
    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com