Kompas.com - 10/05/2013, 07:06 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai politik dinilai masih setengah hati mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Selain masih ada yang belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan dalam daftar bakal caleg, perempuan umumnya tidak mendapat nomor strategis.

"Partai politik terlihat jelas tidak serius menyiapkan kader perempuan berkualitas, dan memberikan nomor urut kecil di daftar caleg. Penempatan caleg juga umumnya penuh intrik, diwarnai kedekatan atau hubungan keluarga," tutur Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik, Yuda Irlang, Kamis (9/5/2013), di Jakarta.

Dalam verifikasi KPU yang hasilnya disampaikan kepada partai politik 7 Mei lalu, partai politik-partai politik umumnya masih belum memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan di satu atau dua dapil. Parpol-parpol ini adalah PKB, PDIP, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PBB, dan PKPI.

Terkait dengan penempatan caleg perempuan, hampir semua parpol masih memiliki beberapa dapil yang belum memenuhi syarat. Hanya PKS dan Partai Hanura yang memenuhi syarat keterwakilan perempuan ini secara mulus.

Namun, dalam pantauan Kompas, perempuan-perempuan yang mendapatkan nomor urut satu masih sangat sedikit. PKS bahkan hanya menempatkan satu perempuan caleg di nomor urut satu. PPP, PAN, dan Partai Demokrat cukup banyak menempatkan perempuan caleg di nomor urut satu, yakni berturut-turut 22, 20, dan 15 kandidat.

Namun, umumnya caleg bernomor strategis ini adalah keluarga elite partai atau pesohor, bukan hasil kaderisasi yang matang.

Yuda menilai parpol hanya pamer dengan menyebutkan persentase jumlah perempuan caleg secara kumulatif.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menambahkan, kendati mengapresiasi kemajuan dalam kuota perempuan caleg yang diajukan parpol, komitmen parpol dalam mendorong keterwakilan perempuan masih perlu dibuktikan dengan penempatan perempuan caleg sesuai aturan. Nomor urut dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka tidaklah terlalu penting, karena suara terbanyak penentu keterpilihan caleg.

Namun, kata Titi, kenyataannya secara psikologis nomor urut masih memberikan gambaran kepada pemilih bahwa calon dianggap lebih kompeten oleh partai. Karenanya, perlu didorong pula penempatan caleg perempuan di nomor urut satu dan dua.

Adapun caleg-caleg perempuan yang sudah di nomor urut satu dan dua, lanjut Titi, harus dikawal gerakan perempuan dan masyarakat sipil serta media massa. Dengan demikian, komitmen parpol terhadap caleg perempuan tak kendor.

Di sisi lain, kata Yuda, KPU perlu menyamakan pemahaman dengan KPU di daerah. Dalam pantauan Ansipol, KPU Provinsi Kaltim salah memaknai petunjuk teknis yang disampaikan KPU dan menilai parpol memenuhi syarat ketika menempatkan satu saja caleg perempuan di antara nomor satu hingga tiga.

Padahal, semestinya, parpol baru bisa dianggap memenuhi syarat apabila menempatkan caleg perempuan di nomor satu, dua, dan tiga, atau satu di setiap tiga urutan nomor.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura Jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura Jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.