Kompas.com - 08/05/2013, 11:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Payung hukum terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi telah disusun dan ditetapkan. Persoalannya, aturan pelaksanaan seperti izin sakit narapidana belum diperinci, apalagi diimplementasikan. Karena itu, persoalan izin sakit kerap dipakai narapidana untuk menghindarkan diri dari hukuman.

”Ya, tidak heran jika masih ada begitu banyak persoalan karena belum ada peraturan terperinci. Secara prinsip, idealnya izin narapidana (napi) ke rumah sakit harus dengan second opinion (pendapat kedua). Persoalannya, apakah telah dikerjakan?” ujar Wakil Direktur Program Center for Detention Studies Gatot Goei, Selasa (7/5/2013), di Jakarta.

Seperti diberitakan, Minggu siang lalu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin dan wakilnya, Denny Indrayana, melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta, untuk mencek kebenaran informasi izin narapidana karena sakit. Mereka menemukan banyaknya kejanggalan soal izin sakit narapidana. Selain pencatatan tidak benar, pengawasan petugas untuk narapidana yang mendapat izin juga sangat longgar.

Gatot mengatakan, sebenarnya telah ada kerja sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Ikatan Dokter Indonesia. ”Namun, belum dievaluasi sejauh mana efektivitasnya,” katanya.

Untuk memperoleh pendapat lain di luar dokter yang biasa bertugas di lembaga pemasyarakatan, ujar Gatot, mekanismenya juga harus diperjelas. ”Bagaimana dengan pembayaran terhadap second opinion ini, apakah tersedia anggarannya? Kalau tidak ada anggarannya jelas tidak mungkin dilakukan,” ucapnya.

Gatot juga mempertanyakan aturan pengawasan ketika terpidana dibawa ke rumah sakit. ”Seharusnya juga dipikirkan adanya pengawasan dari masyarakat. Ini jelas untuk transparansi dan kebaikan bersama,” ungkapnya.

Waktu hukuman

Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, mengatakan, seharusnya masa berobat narapidana di rumah sakit, terutama di rumah sakit di luar lembaga pemasyarakatan, tidak boleh mengurangi waktu hukuman. Waktu penahanan harus dihentikan, sehingga tidak ada yang berulang kali izin berobat ke rumah sakit.

”Hanya orang sehat yang seharusnya menjalani hukuman. Jadi, jika orang itu sakit, ya, disembuhkan dulu, baru kemudian menjalani hukuman. Setelah sehat baru masuk penjara lagi. Ini juga untuk meredam kecurigaan kalau hukum diakali oleh terpidana,” ujar Akhiar.

Menurut dia, pemidanaan itu untuk membuat orang merenungi perbuatannya. ”Jadi, atas dasar kemanusiaan, ya, kalau sakit dirawat dulu,” tuturnya.

Ia mengusulkan, pemerintah dan DPR sebaiknya memasukkan pengaturan terkait izin dokter dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). ”Sebentar lagi revisi KUHAP akan dibahas di DPR. Jadi karena momennya pas, ya, sekalian saja,” katanya. (RYO)

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X