Moody's Ingatkan BBM

Jakarta, Kompas - Lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service memperingatkan ketidakmampuan Indonesia memperbaiki kebijakan subsidi bahan bakar minyak bisa berdampak negatif bagi peringkat utang. Sebelumnya, Standard & Poor’s juga mengingatkan soal penanganan BBM ini.

Hasil riset Moody’s Investors Service yang dimuat dalam situs web perusahaan itu di Jakarta, Senin (6/5), menyebutkan, saat ini Moody’s masih mempertahankan peringkat Indonesia di Baa3 dengan proyeksi (outlook) stabil.

Moody’s menilai utang pemerintah moderat, cadangan devisa yang cukup menutup utang jatuh tempo hingga dua tahun ke depan, serta kekuatan pertumbuhan ekonomi, masih menopang peringkat Indonesia.

Namun, ekonomi Indonesia diprediksikan akan tumbuh 6 persen tahun 2013, lebih rendah dari realisasi 6,2 persen tahun 2012. ”Kondisi ini dipicu besarnya konsumsi bahan bakar dan ketidakmampuan pemerintah untuk memengaruhi subsidi. Ini merupakan outlook kredit negatif,” kata Analis Senior Moody’s Investors Service Singapura, Christian de Guzman, seperti dikutip Antara.

Menurut Christian, tanpa pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan, defisit fiskal tahun ini bisa mencapai 3,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka itu lebih tinggi dari perkiraan Kementerian Keuangan pada awal April yakni 2,4 persen. Defisit juga melebihi target defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 1,7 persen. Juga melampaui ketentuan undang-undang yang menetapkan maksimal defisit anggaran 3 persen.

Defisit transaksi berjalan cenderung melebar, menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi.

Sementara pengurangan subsidi BBM juga menambah risiko mendorong inflasi. Inflasi tahunan per April 2013 tercatat 5,6 persen, melampaui target inflasi akhir tahun dari Bank Indonesia antara 3,5 persen-5,5 persen.

Keadilan antargenerasi

Sementara itu, ekonom Faisal Basri dalam diskusi yang diselenggarakan Metro Forum di Jakarta, Senin (6/5), menegaskan, anggaran subsidi BBM diperoleh dari utang luar negeri. Hal itu berarti memberikan beban utang kepada generasi mendatang. Karenanya, pengurangan subsidi BBM yang pada tahun 2013 bisa membengkak menjadi Rp 300 triliun dinilai bertujuan mewujudkan keadilan antargenerasi.

Menurut Faisal, kondisi anggaran Indonesia karut-marut karena besarnya defisit. Dengan mekanisme subsidi, total anggaran untuk subsidi BBM tahun ini mencapai Rp 300 triliun dari total subsidi Rp 446,8 triliun. Dari perhitungan ini, defisit bisa mencapai Rp 353,6 triliun atau 3,87 persen dari PDB.

”Defisit ditutup dengan utang luar negeri. Ini mekanisme yang biasa, hampir semua negara melakukannya. Persoalannya, keseimbangan primer kita negatif sejak tahun 2012,” kata Faisal.

Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara di luar pembayaran bunga utang/pinjaman. Keseimbangan primer negatif berarti pengeluaran pemerintah lebih tinggi dibandingkan penerimaan. ”Situasi ini mencemaskan pemegang surat utang. Maka untuk bayar bunga pemerintah mesti berutang. Ini gali lubang tutup lubang,” ujar Faisal.(K01/EVY/WHY)