Mendagri: Kepala Daerah Harus Responsif Atasi Masalah Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala daerah diminta responsif jika terjadi kekerasan yang dialami kelompok Ahmadiyah di wilayah masing-masing. Kekerasan terhadap kelompok agama apa pun, termasuk Ahmadiyah, tidak boleh lagi terjadi.

"Mestinya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Setiap warga negara dijamin haknya untuk beragama. Toleransi harus dikembangkan, bukan dengan kekerasan," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Gamawan mengatakan, pemimpin daerah perlu terus mengembangkan dialog antarumat beragama. Dalam dialog antara Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Ahmadiyah, kata dia, sudah disepakati tidak ada lagi kekerasan.

"Kembangkan dialog di daerah. Harus ada sikap responsif dari kepala daerah untuk mengidentifikasi yang bisa melanggar ketenteraman dan ketertiban," kata Gamawan.

Seperti diberitakan, kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah terus terjadi. Dua masjid Ahmadiyah, masing-masing di Kecamatan Salawu dan Singaparna di Tasikmalaya, Jawa Barat, serta puluhan rumah milik anggota jemaah Ahmadiyah dirusak sekelompok orang, beberapa waktu lalu.

Masjid Ahmadiyah Al Misbah di Jalan Terusan Pangrango, Jatibening II, Pondok Gede, Bekasi, juga disegel Pemerintah Kota Bekasi. Penyegelan tersebut sempat diwarnai kericuhan antara aparat pemerintah dan jemaah Ahmadiyah.