Kompas.com - 04/05/2013, 21:46 WIB
Penulis Hamzirwan
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai penyekapan para buruh yang terjadi di Tangerang, Banten, bukan saja pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang berat, melainkan sudah termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia.

Muhaimin mengintruksikan pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang untuk berkoordinasi dan bergabung dengan polisi mengidentifikasi tindak pidana bidang ketenagakerjaan.

"Ini merupakan kasus pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang sungguh berat. Saya minta agar para pelakunya dituntut secara pidana dengan tuntutan hukum yang berat, "kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (4/5/2013).

Muhaimin mengatakan, saat ini penyidik pegawai pengawas ketenagakerjaan (PPNS) tengah melakukan penyidikan atas tindak pidana ketenagakerjaan akan yang dilakukan secara terpisah dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) polisi.

"Kita terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak terkait lainnya dalam menangani kasus ini. Namun kita fokuskan dalam penuntutan secara pidana terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Para pelaku tidak hanya dijerat dengan pidana umum. Petugas pengawas akan menuntut secara pidana atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan.

"Hal penting lainnya adalah langkah-langkah penangangan para buruh, tentunya mereka harus mendapat bantuan dan pertolongan darurat agar segera pulih kesehatannya baik secara fisik maupun mental," kata Muhaimin.

Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam keras "perbudakan" 46 buruh di pabrik kuali tersebut. Iqbal menuntut Bupati Tangerang mencopot kepala dinas tenaga kerja yang membiarkan praktik eksploitasi buruh terjadi.

Buruh ini diantar seorang perantara untuk bekerja di pabrik kuali dengan upah Rp 700.000 per bulan. Mereka disekap dan dipaksa bekerja 18 jam sehari tanpa libur.

"Kasus ini menjelaskan bahwa sistem kerja outsourcing masih marak terjadi akibat pengawasan yang lemah. Kasus ini terjadi di daerah yang dekat pusat kekuasaan sehingga bisa dipastikan masih banyak kasus serupa di daerah lain," kata Iqbal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

    Gerindra: Ini Saatnya Pak Prabowo Menang dan Jadi Pemimpin Negara

    Nasional
    Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

    Epidemiolog Proyeksi Kasus Harian Covid-19 Lebih dari 20.000 Saat Puncak Gelombang IV

    Nasional
    Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

    Polisi Ungkap Alasan Komnas HAM Periksa Ferdy Sambo dan Bharada E di Mako Brimob

    Nasional
    LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

    LPSK Belum Bisa Lindungi Bharada E karena Tak Difasilitasi Kepolisian

    Nasional
    Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

    Di Acara Haul Ke-13, Muhaimin Iskandar Sebut Gus Dur Sosok Merekatkan

    Nasional
    Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

    Sempat Ngaku Dipecat, Sekjen Berkarya Ikut Daftarkan Partai ke KPU

    Nasional
    Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

    Bareskrim Tunjuk Pengacara Baru untuk Bharada E

    Nasional
    Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

    Ini Daftar 31 Polisi Diduga Langgar Kode Etik di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

    Sekjen Gerindra ke Peserta Rapimnas: Besok Kita Kedatangan Saudara Seperjuangan

    Nasional
    Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

    Songsong Blue Economy, Kementerian KP Siap Cetak SDM Produktif dan Bertalenta

    Nasional
    Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

    Akui Beri Informasi Tak Benar soal Kematian Brigadir J, Ferdy Sambo: Saya Minta Maaf...

    Nasional
    Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

    Hari Ini, Prabowo Beri Jawaban Permintaan Kader Maju Capres 2024

    Nasional
    Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

    Harta Kekayaan Mukti Agung Merosot Rp 7 M saat Menjabat Bupati Pemalang

    Nasional
    Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

    Daftar ke KPU, Partai Berkarya Targetkan 5 Persen Kursi DPR pada Pemilu 2024

    Nasional
    Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

    Keputusan Kapolri Bubarkan Satgassus Merah Putih Dinilai Tepat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.