Kompas.com - 04/05/2013, 21:38 WIB
|
EditorMarcus Suprihadi

SAMARINDA, KOMPAS.com- Masalah buruh dan pekerja yang selalu terulang, dan tidak selesai, mulai dari minimnya perhatian perusahaan, gaji tidak dibayar, hingga sistem outsourcing, mestinya dijawab pengusaha pemilik perusahaan. Buruh sudah paham hak dan kewajibannya, namun pengusaha yang belum.

Demikian disampaikan Bambang Setiono, Sekretaris Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kalimantan Timur.

"Kami sudah melek aturan hukum, karena serikat pekerja selalu menginformasikan. Informasi beredar cepat via internet, kami juga punya email. Yang belum paham apa hak dan kewajibannya, dan perlu dibina itu adalah pihak perusahaan dan jajaran di dalamnya," kata Bambang.

Menurut dia, sebenarnya pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi juga sudah berupaya ketika ada buruh mengalami masalah. Namun, karena ujung-ujungnya sama, yakni penggajian tetap oleh perusahaan, sering solusi pun sulit tercapai.

Karena itu, meski kabupaten/kota memiliki peraturan daerah (perda) yang melindungi hak buruh, efektivitasnya tetap dipertanyakan. Misalnya ada perda, saya tentu saja sepakat. Tapi jika tak ada niat dari pengusaha, ya sama saja.

"Sepanjang masih saja ada masalah ketenagakerjaan, yang harus diberi pelatihan dan dididik itu adalah pengusaha, direktur dan jajaran komisaris," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X