Kompas.com - 03/05/2013, 11:15 WIB
Penulis Nina Susilo
|
EditorTjahja Gunawan Diredja

JAKARTA, KOMPAS.com  - Rencana pemekaran daerah baru Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan, yang beberapa hari terakhir ini mengalami konflik berdarah, ternyata belum rampung dibahas di DPR.

Para wakil rakyat itu baru akan membahas pemekaran daerah tersebut pada masa persidangan DPR berikut.

Namun, informasinya tidak sampai ke masyarakat dan malah menjadi unjuk rasa yang berujung kerusuhan hebat.

Keprihatinan ini disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, Jumat (3/5/2013), di Jakarta.

Sebuah daerah otonom baru akan disahkan bila semua persyaratan seperti potensi daerah, jumlah penduduk, batas wilayah, dan ibukota sudah dipenuhi.

Musi Rawas Utara (Muratara) awalnya masih belum menyelesaikan masalah batas wilayah. Sebaliknya, syarat lain seperti jumlah penduduk, potensi daerah, kemampuan fiskal, luas wilayah, dan ibukota sudah diklarifikasi.

"Saat pembahasan, di masa sidang pertama, kedua, bahkan terakhir 12 April lalu, masalah batas Muratara belum selesai. Surat dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Mendagri yang juga ditandatangani Bupati Musi Rawas dan Musi Banyuasin terkait penyelesaian batas wilayah di satu desa baru sampai 10 April, padahal masih harus diterbitkan Peraturan Mendagri terkait batas-batas wilayah kedua kabupaten itu," tutur Djohermansyah.

Baru setelahnya, klarifikasi dilakukan. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum memfasilitasi pertemuan Gubernur Sumsel dan kedua Bupati, sebelum menyiapkan Peraturan Mendagri.

Setelah Peraturan Mendagri terkait Batas Wilayah ditandatangani, barulah pembahasan Musi Rawas Utara di DPR bisa dilanjutkan.

Bila DPR sudah meneliti batas wilayah Muratara yang ditetapkan dalam Permendagri, calon daerah baru ini diperkirakan bisa ditetapkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

Nasional
Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

Nasional
KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

Nasional
Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

Nasional
Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

Nasional
Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

Nasional
DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.