Kompas.com - 02/05/2013, 20:17 WIB
|
EditorFarid Assifa

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Puluhan pengusaha pertambangan pasir besi di Pesisir Pantai Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya dihentikan paksa oleh aparatur pemerintah. Mereka diduga masih menambang meski dialrang sesuai keputusan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum telah ditetapkan sejak Rabu (1/5/2013).

Sesuai data yang dihimpun Kompas.com, sejumlah lokasi pertambangan pasir besi dipasang garis polisi oleh petugas kepolisian bersama aparatur pemerintah yang tergabung dalam Muspida plus, di antaranya Satpol PP, Polri, TNI, Kejaksaan, dan beberapa dinas terkait.

"Ya, bupati telah menetapkan penutupan pasir besi di Cipatujah, Rabu kemarin. Di lokasi malah telah dipasangi police line karena para pengusaha menolak penutupan pasir besi," terang Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya Nazmudin Azis, Kamis (2/5/2013).

Menurut Nazmudin, sebelumnya pihaknya telah menyosialisasikan penutupan tambang ini kepada seluruh pengusaha. Namun, mereka tetap menolak keputusan itu.

Penutupan tambang pasir besi akan dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Rencananya tambang akan dibuka kembali setelah dibangun terminal khusus atau pelabuhan di Pantai Cipatujah.

"Waktu sosialisasi, para pengusaha hadir di Pendopo lama, dan malah pulang kembali karena inginnya ketemu dengan bupati langsung," ungkap Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang Tasikmalaya Agoes Rajasa mengaku pihaknya tetap menolak penghentian usaha tambang di Cipatujah. Ia beralasan, para pengusaha masih memiliki izin usaha tambang (IUP) sampai akhir 2013. Selain itu, pihaknya pun harus menggaji seluruh karyawan yang notabene sebagian besar warga asli Cipatujah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami tetap akan menjalankan usaha meski lokasi pertambangan dipasangi garis polisi. Kami pun akan menuntut Bupati Tasikmalaya ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, red) Bandung. Soalnya, pemerintah telah memutuskan usaha kami secara sepihak, padahal kami masih memiliki izin," tegas Agoes.

Selain itu, Agoes menambahkan, pihaknya belum menerima surat keputusan resmi pemberhentian seluruh usaha tambang pasir besi ini. Sehingga, pihaknya menolak keras adanya pemasangan garis polisi di seluruh lokasi tambang.

"Kami belum menerima surat pemberhentian ini. Tiba-tiba kami dipasang garis polisi. Kami akan menuntut bupati yang telah melakukan tindakan semena-mena terhadap kami selaku investor," tegas Agoes.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum akan menghentikan sementara penambangan pasir besi di wilayah Tasik Selatan. Upaya penghentian sementara itu diberlakukan mulai 1 Mei 2013, sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Bupati beralasan langkah ini dipilih setelah mendapat banyak masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, mengenai dampak yang ditimbulkan dari proses penambangan pasir besi. Langkah ini juga dilatarbelakangi pengeroyokan Direktur Utama PDUP Kabupaten Tasikmalaya Tino Rilantino oleh pengusaha pasir besi, Martin dan Robby, beberapa waktu lalu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.