Gubernur 'Sentil' Bupati dan Wali Kota Jalan-jalan Tanpa Izin

MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang mengeluhkan sikap sebagian Bupati/Wali Kota di Sulawesi Utara yang masih enggan melapor ketika melakukan perjalanan keluar daerah.

Hal itu diungkapkan Sarundajang ketika menyampaikan sambutan dalam Acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBKI) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Kamis (2/5/2013) di Manado.

"Pak Menteri perlu saya laporkan, walau sudah mulai berkurang dari sebelumnya, namun hingga sekarang masih saja ada Bupati dan Wali Kota di daerah ini yang masih tidak mau melapor kepada saya jika keluar daerah," ujar Sarundajang yang disambut tawa hadirin.

Menurut Sarundajang, semestinya para Bupati dan Wali Kota meminta izin terlebih dahulu kepada Gubernur sebelum keluar daerah. Kegiatan pencanangan tersebut selain dihadiri Menteri PAN dan RB, juga dihadiri 13 Bupati dan Wali Kota dari 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Turut pula hadir Deputi Pengawasan KPK, wakil dari Ombusdman, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulut, dan seluruh pejabat teras Sulut.

Sarundajang memandang, aspek perizinan tersebut terkait bentuk totalitas pencegahan tindakan korupsi serta dapat dijadikan wadah sinergitas untuk mensukseskan zona integritas bebas korupsi. "Korupsi telah menjadi kejahatan yang luar biasa dan untuk mencegahnya diperlukan juga tindakan yang luar biasa dari kita semua. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa daerahnya bebas korupsi, yang bisa kita lakukan adalah mengeliminir segala bentuk tindakan korupsi," kata Gubernur.

Sarundajang juga mengaku telah mengamati dan mencoba mendata para pejabat yang punya kebiasaan mengejar fee dalam melaksanakan proyek pembangunan di daerahnya. "Merubah korupsi membutuhkan komitmen dan konsistensi seorang pemimpin," kata Sarundajang.