Polisi Bertanggung Jawab

Sementara itu, pasca-kerusuhan yang memakan korban, warga menuntut agar usulan pemekaran Muratara untuk lepas dari Kabupaten Musi Rawas segera disetujui. Mereka menunggu realisasi janji Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyelesaikan pemekaran Muratara paling lambat 15 Mei mendatang.

Namun, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta menyatakan, kerusuhan tidak serta-merta mendorong pengesahan pemekaran Muratara. Pemerintah hanya akan menerima pemekaran wilayah jika daerah itu memenuhi semua persyaratan. ”Muratara belum bisa dimekarkan karena batas wilayahnya masih bermasalah. Ada kurang lebih 200 usulan daerah baru. Apa karena kerusuhan lalu disahkan? Kan, tidak boleh seperti itu. Harus berdasarkan pemenuhan syarat di peraturan (pembentukan daerah otonom baru,” ujarnya.

Muratara, kata Gamawan, sesungguhnya termasuk 19 usulan daerah otonom baru yang dibahas sejak tahun lalu di DPR, tetapi wilayah ini belum memenuhi syarat. Kekurangan Muratara terkait batas wilayah. Batas wilayah induk—Musi Banyuasin dan Musi Rawas—pun belum rampung ditegaskan, apalagi batas wilayah Musi Rawas Utara.

”Persyaratan lain sudah kami evaluasi. Tinggal itu, tetapi batas wilayah adalah salah satu prinsip. Selama belum clear, tak bisa dimekarkan,” ucapnya, seraya menyatakan pihaknya berpegang pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Otonom Baru.

Hal yang sama disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo di Gedung DPR. Menurut dia, Muratara belum disahkan sebagai daerah otonom baru karena masih ada masalah terkait perbatasan wilayah. Jika masalah itu belum diselesaikan, dikhawatirkan muncul persoalan jika pemekaran daerah disetujui.

Arif menambahkan, status keberadaan sumur gas Suban IV menjadi penghalang pemekaran Muratara dari daerah induknya, yaitu Musi Rawas. ”Ada yang menyebut sumur gas itu masuk Kabupaten Musi Rawas, tetapi ada juga yang menyatakan masuk Musi Banyuasin,” katanya.(IRE/INA/FER/NWO)