Kompas.com - 01/05/2013, 21:34 WIB
EditorAgus Mulyadi

UKABUMI, KOMPAS.com — Mahasiswa Sukabumi yang tergabung dalam Forum Aktivis Mahasiswa Sukabumi menolak rencana kenaikan harga BBM karena imbasnya akan besar, khususnya kepada masyarakat miskin.

"Imbas kenaikan harga BBM ini sangat luas, yang juga bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya sehingga yang akan sangat merasakan dampak kenaikan harga BBM ini adalah masyarakat miskin," kata Ketua FAMS Yayan Hendayana, kepada wartawan, Rabu (1/5/2013).

"Untuk itu, kami meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM ini," katanya.

Menurut mahasiswa, pemerintah seharusnya memaparkan berapa sesungguhnya total biaya produksi setiap liter BBM jika kenaikan harga itu disebabkan pencabutan subsidi. Dengan adanya pemaparan itu maka rakyat akan tahu apakah subsidi BBM ada atau tidak.

Bahkan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar ekonomi, Kwik Kian Gie, biaya produksi BBM tidak lebih dari Rp 500 per liter. Dengan demikian,  sesungguhnya subsidi BBM tidak ada. Dalam hal ini justru pemerintah yang diuntungkan.

Disebutkan, uraian Kwik Kian Gie diperkuat fakta bahwa di negara lain harga jual BBM ternyata lebih murah dari Indonesia, antara lain Venezuela Rp 585 per liter, Nigeria Rp 1.170 per liter, Iran Rp 1.287 per liter, Arab Saudi Rp 1.404 per liter, dan Mesir Rp 2.300 per liter.

"Lalu apa sebenarnya penyebab harga BBM di Indonesia sebagai negara penghasil minyak, justru sembilan kali lebih mahal dari Venezuela. Seharusnya harga BBM di Indonesia lebih murah karena negara kita ini juga merupakan salah satu negara penghasil minyak," tambah Yayan.

Mahasiswa pun beragumen, tingginya harga BBM di Indonesia ini disebabkan oleh logika subsidi pemerintah yang salah kaprah. Subsidi yang seharusnya merupakan selisih harga jual dengan biaya produksi, justru dimaknai sebagai selisih harga jual BBM antara Singapura dan Indonesia.

Kemudian, 70 persen sumber minyak dan gas (migas) ternyata banyak dikuasai negara asing diantaranya, Perusahaan Total, Conoco, Chevron, Exxonmobil, British Petrolium.

Selanjutnya, Indonesia tidak mengelola pemurnian minyak, tetapi menjual minyak mentah dan membeli kembali minyak jadi dengan harga yang lebih mahal. Selain itu diduga adanya mafia minyak yang memainkan harga BBM untuk memperbesar keuntungan mereka.

"Seharusnya pemerintah mencari solusi yang tepat untuk bangsa ini, jangan sampai permasalahan BBM berimbas pada aspek lainnya. Kenaikan harga BBM sama sekali tak terkait dengan subsidi, tetapi disebabkan kegagalan pemerintah," kata Yayan.

Sementara Bupati Sukabumi Sukmawijaya mengatakan, hasil Musrembang Nasional belum menghasilkan keputusan apakah harga BBM naik atau tidak karena pemerintah saat ini tengah mencari solusi yang tepat.

Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji bahwa ia tidak akan menaikkan harga BBM. Namun, jika kondisi negara darurat dan biaya subsidi BBM di APBN terus membengkak, ia akan mencari solusi lainnya yang tidak memberatkan masyarakat.

"Kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Sukabumi tidak perlu khawatir dan panik, karena pemerintah akan selalu memperhatikan rakyatnya," kata Sukmawijaya.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X