Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: BLT Suap untuk Rakyat Miskin

Kompas.com - 01/05/2013, 09:43 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemberian kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam bentuk uang tunai dinilai hanya untuk kepentingan partai politik pendukung pemerintah. Kompensasi uang tunai dinilai untuk menaikkan dukungan publik di Pemilu 2014.

"Modus semacam itu bisa terjadi seperti pada pemilu lalu. Bantuan langsung tunai jadi alat politik untuk menaikkan elektabilitas partai dan pemerintah," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Fadli menambahkan, kompensasi uang tunai tidak akan membantu rakyat miskin secara permanen. Menurut dia, program tersebut hanya semacam suap terhadap rakyat miskin agar bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu, hidup akan semakin sulit.

"Subsidi terhadap rakyat miskin harusnya jangka panjang dan sistemik, yaitu pemberdayaan dan perlindungan sosial, termasuk penyediaan lapangan kerja dan kemampuan hidup layak," kata Fadli.

Ia meminta pemerintah berpikir panjang sebelum menaikkan harga BBM. Jika harga BBM naik, kata dia, dipastikan harga-harga akan melambung tinggi sehingga rakyat akan semakin menderita.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kompensasi berupa uang tunai wajib diberikan jika harga BBM naik. Presiden akan kembali mengambil kebijakan seperti periode pertama pemerintahannya, yakni dengan memberikan uang tunai kepada masyarakat.

Jika dulu diberi nama bantuan langsung tunai (BLT), program nanti bernama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Adapula bantuan tunai lainnya, yakni beasiswa untuk rakyat miskin dengan uang tunai dan program keluarga harapan.

Adapun kompensasi di luar uang ialah beras miskin dan program kesetiakawanan sosial dengan menggelar pasar murah. Besaran bantuan yang akan diberikan pemerintah tergantung berapa besar kenaikan BBM. Angka kenaikan BBM masih dihitung pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com