Basuki: BBM Naik asal Pemerintah Beri Enam Jaminan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Basuki, langkah itu merupakan langkah terbaik untuk mengendalikan kondisi fiskal dan APBN yang sudah tidak sehat.

"Harusnya memang begitu, cabut subsidi boleh-boleh saja," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Apabila pemerintah pusat jadi meningkatkan harga BBM, kata dia, harus ada enam jaminan yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat. Enam jaminan itu ialah jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, tempat usaha, dan jaminan sembako.

"Enam jaminan itu penting. Kalau enggak ada jaminan itu, enggak bisa dong naikin BBM. Bisa mati rakyat," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, terlalu besarnya subsidi BBM dapat membahayakan fiskal dan APBN. Jika BBM tidak dikendalikan, anggaran untuk subsidi BBM akan membengkak sebesar Rp 297,7 triliun dengan asumsi harga keekonomian BBM saat ini Rp 10.000 per liter.

Jika kebijakan fiskal dan APBN tidak diperbaiki secara keseluruhan, defisit anggaran akan membengkak atau diperkirakan mencapai Rp 353,6 triliun (3,83 persen dari PDB). Padahal, maksimal defisit anggaran yang ditetapkan dalam undang-undang sebesar 3 persen dari PDB. Jika hal itu terjadi, selain akan melanggar undang-undang, kondisi itu akan mengganggu ketahanan ekonomi. Padahal, kata dia, banyak negara yang ekonominya runtuh di tengah resesi dunia lantaran ketahanan ekonominya tak baik.

Oleh karena itu, untuk menjaga ketahanan ekonomi, tambah Presiden, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Hanya, rencana itu masih perlu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika pemerintah jadi menerapkan satu harga, pemerintah akan memberikan kompensasi untuk rakyat miskin yang terkena imbas kenaikan harga BBM, salah satunya dalam bentuk uang tunai. Anggaran untuk berbagai program yang sudah ada, seperti beras miskin dan beasiswa, akan ditambah.

Berita terkait, baca :

SUBSIDI BBM UNTUK ORANG KAYA