KPU Belu Ancam Tak Proses Tahapan Pilkada - Kompas.com

KPU Belu Ancam Tak Proses Tahapan Pilkada

Kompas.com - 29/04/2013, 10:42 WIB

KUPANG, KOMPAS.com -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur mengancam tidak akan memroses tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten itu, jika Pemda setempat tetap bersikeras tidak menyertakan daerah otonomi baru Malaka.

Alasannya adalah petunjuk jelas dari KPU Pusat   yang menyebutkan bahwa pilkada Kabupaten Belu yang akan berlangsung Agustus mendatang, mencakup 24 kecamatan, yang berarti termasuk 12 kecamatan yang kini masuk wilayah DOB Malaka.        

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Belu, Paul Klau di Atambua (kota kabupaten), Senin (29/4/2013) pagi. "Kami tentu saja akan disalahkan jika tetap memroses tahapan pilkada Kabupaten Belu  tanpa melibatkan Malaka. Rujukan kami jelas, dan karena itu kami berharap pihak Pemda Belu agar secepatnya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta," tuturnya.        

Malaka secara resmi telah menjadi daerah otonomi baru (DOB) sesuai UU Nomor 3 tahun 2013, yang berlaku sejak 11 Januari 2013. Selain itu, Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, juga sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (22/4/2013) lalu.

Paul Klau mengakui pihaknya masih berpedoman pada Surat KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal pilkada pada provinsi dan kabupaten induk. Berdasarkan surat itu, lanjut Paul, maka pilkada Kabupaten Belu kali ini tetap meliputi wilayah Malaka. 


EditorRobert Adhi Ksp
Komentar

Terkini Lainnya

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Megapolitan
Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Megapolitan
Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Nasional
Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Edukasi
Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Megapolitan
Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Internasional
Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Internasional
Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Edukasi
Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Megapolitan
Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Nasional
Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Megapolitan
Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan 'Diadopsi' Kampus di China

Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan "Diadopsi" Kampus di China

Internasional
Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas  Bekasi

Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Megapolitan
Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Nasional
Close Ads X