KPU Belu Ancam Tak Proses Tahapan Pilkada

Kompas.com - 29/04/2013, 10:42 WIB

KUPANG, KOMPAS.com -  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur mengancam tidak akan memroses tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten itu, jika Pemda setempat tetap bersikeras tidak menyertakan daerah otonomi baru Malaka.

Alasannya adalah petunjuk jelas dari KPU Pusat   yang menyebutkan bahwa pilkada Kabupaten Belu yang akan berlangsung Agustus mendatang, mencakup 24 kecamatan, yang berarti termasuk 12 kecamatan yang kini masuk wilayah DOB Malaka.        

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Belu, Paul Klau di Atambua (kota kabupaten), Senin (29/4/2013) pagi. "Kami tentu saja akan disalahkan jika tetap memroses tahapan pilkada Kabupaten Belu  tanpa melibatkan Malaka. Rujukan kami jelas, dan karena itu kami berharap pihak Pemda Belu agar secepatnya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta," tuturnya.        

Malaka secara resmi telah menjadi daerah otonomi baru (DOB) sesuai UU Nomor 3 tahun 2013, yang berlaku sejak 11 Januari 2013. Selain itu, Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, juga sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (22/4/2013) lalu.

Paul Klau mengakui pihaknya masih berpedoman pada Surat KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal pilkada pada provinsi dan kabupaten induk. Berdasarkan surat itu, lanjut Paul, maka pilkada Kabupaten Belu kali ini tetap meliputi wilayah Malaka. 


EditorRobert Adhi Ksp

Terkini Lainnya

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Potensi Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno Dinilai Belum Dioptimalkan

Nasional
Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Ganjar Pranowo Pastikan UNBK Hari Pertama Berjalan Lancar

Regional
Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Kronologi Kecelakaan Maut di Jambi, 5 Pegawai Bank Tewas Terjebak di Mobil yang Terbakar

Regional
Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Pentagon Sepakat Kucurkan Dana Rp 14 Triliun untuk Bangun Tembok Perbatasan

Internasional
Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Ketika Jokowi dan Prabowo Mengaku Kerap Dihina dan Difitnah...

Nasional
Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan 'KandidatFest'!

Masih Bingung Pilih Calon Pemimpin? Saksikan "KandidatFest"!

Nasional
26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

26 Maret 1885, Kremasi Dilegalkan di Inggris

Internasional
Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Tak Laporkan Dana Kampanye, 4 Parpol di Ngada Flores Didiskualifikasi dari Pileg 2019

Regional
Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Ini Tarif Baru Ojek Online di Sumatera, Jawa dan Bali Mulai Mei 2019

Regional
Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Transjakarta ke Pondok Cabe dan UI Diminati Masyarakat, tapi Terkendala Macet

Megapolitan
Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Ratna Sarumpaet Keluhkan Kondisi Tahanan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi 'Online' Digunakan di Kepulauan Riau

Mulai April 2019, Alat Perekam Transaksi "Online" Digunakan di Kepulauan Riau

Nasional
MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

MRT Sasar Pekerja di Sudirman-Thamrin

Megapolitan
Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Ayah Korban Penembakan Massal SD Sandy Hook Tewas, Diduga Bunuh Diri

Internasional
Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Moeldoko Sebut Bencana di Lombok dan Papua Masih Jadi Urusan Pemerintah Daerah

Regional

Close Ads X