Rabu, 1.500 Buruh DIY Serukan Tuntutan ke Pemerintah

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 1.500 buruh akan turun berunjukrasa dalam peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday), Rabu (1/5/2013). Dalam aksi ini, para buruh kembali menyuarakan tuntutan yang sama dengan tahun lalu. Hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk memperjuangkan nasib buruh.            

Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi,  Minggu (28/4/2013) di Yogyakarta, mengatakan, pemerintah tidak pernah punya itikad baik untuk menjalankan tuntutan buruh. Pertama, tuntutan penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan. Bahkan, praktik-praktik yang sangat merugikan buruh ini cenderung terus dilanggengkan.            

Tuntutan kedua adalah soal penghapusan upah murah. "Kami menuntunt upah layak dengan merevisi peraturan pemerintah di mana penentuan upah yang sebelumnya hanya menggunakan 60 item diubah menjadi 84 item," kata Kirnadi.            

Tuntutan ketiga adalah soal persiapan realisasi jaminan sosial yang hingga saat ini belum ada titik terang. Menurut Kirnadi, sampai saat ini Kementerian Keuangan sama sekali belum menganggarkan nominal anggaran jaminan sosial kepada masyarakat miskin. Padahal, mulai 1 Januari 2014 mendatang jaminan sosial harus diterapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.            

"Selain tiga tuntutan dasar itu, kami juga akan menyerukan penolakan terhadap rancangan undang-undang ormas serta penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM," tambahnya.            

Di tingkat lokal, ABY menuntut agar pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja benar-benar menjalankan perintah undang-undang serta keputusan gubernur terkait nasib buruh. Sampai dengan bulan April 2013 ABY menerima 20 laporan tentang soal penegakan hukum perburuhan di DI Yogyakarta yang kurang.            

"Dari laporan-laporan tersebut, sekitar 500 buruh terdampak secara langsung di dalamnya. Ini terjadi karena Dinas Tenaga Kerja tidak pernah mengawasi penegakan perundang-undangan serta keputusan gubernur tentang nasib buruh," paparnya.

Aksi unjuk rasa buruh pada Hari Buruh Sedunia, akan dimulai di Taman Parkir Abubakar Ali menuju ke Gedung Agung Yogyakarta. Turut serta juga dalam aksi ini para aktivis dan mahasiswa.