BPK Audit Anggaran Ujian Nasional

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit anggaran penyelenggaraan ujian nasional tahun 2013. Pemeriksaan tersebut ditargetkan tuntas akhir Mei.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/4), menyatakan, inisiatif audit berasal dari BPK sendiri. Ini merupakan respons BPK atas penyelenggaraan ujian nasional (UN) yang bermasalah. Dengan demikian, auditnya tergolong pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PTT).

”Ini persoalan aktual yang dampaknya sangat besar dan luas. BPK tidak perlu menunggu sampai akhir tahun. Kami langsung masuk melakukan pemeriksaan,” kata Rizal.

Cakupan audit, menurut Rizal, akan dilakukan mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Ini di antaranya menyangkut proses lelang, konsistensi spesifikasi barang yang telah disepakati dalam lelang dibandingkan dengan realisasinya, hingga proses distribusi.

BPK, kata Rizal, sudah mendapatkan detail anggaran penyelenggaraan UN. Anggaran itu di antaranya biaya penyelenggaraan yang dihitung berdasarkan jumlah peserta, biaya pengawasan, serta biaya penggandaan dan distribusi paket soal. Total biaya UN untuk SMP dan SMA Rp 515,5 miliar, sedangkan untuk SD Rp 127,96 miliar.

”Dalam beberapa minggu ke depan, kami akan undang pejabat terkait untuk menanyakan beberapa persoalan,” kata Rizal.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK Rati Dewi Puspita Purba menambahkan, penjelasan dari para pejabat terkait di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) diharapkan dapat diperoleh dalam pemeriksaan beberapa hari mendatang.

Saat ditanya pihak mana saja yang rencananya akan dimintai keterangan oleh BPK, menurut Dewi, antara lain Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud, perusahaan pemenang tender dan peserta tender lainnya, serta pemangku kepentingan di daerah. Kementerian Keuangan juga akan dimintai keterangan. (LAS/LUK/*)