Giliran Elpiji 3 Kg Langka di Pamekasan

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Masalah kelangkaan solar belum teratasi, kini giliran gas elpiji 3 kg langka di Kabupaten Pamekasan. Kelangkaan elpiji ini belum jelas penyebabnya. Yang jelas, sejumlah pengecer dan konsumen kesulitan untuk mendapatkan gas hasil program konversi dari minyak tanah ini.

Selain sulit didapat, harga elpiji juga naik dari Rp 13.500 menjadi Rp 16.000. Supfiyah, salah seorang warag Jalan Pintu Gerbang, Kelurahan Bugi, Kecamatan/Kabupaten Pamekasan mengatakan, sudah seminggu elpiji menjadi langka. Meskipun ada, penjualannya dibatasi dan harganya naik.  

"Biasanya sekali beli saya langsung borong 3 buah. Tapi beberapa hari terakhir ini hanya diberi satu saja dan harganya menjadi Rp 16.000," terangnya.

Karena harga mahal dan barangnya sulit, pemilik warung yang jadi tempat nongkrong penarik becak ini sementara menggunakan minyak tanah. Apalagi minyak tanah harganya jauh lebih murah.

"Minyak tanah Rp 9.500 per liter dan tidak sulit karena di semua pangkalan menjualnya," katanya.

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan, Khairul Hidayat saat dikonfirmasi mengatakan, kelangkaan elpiji itu disebabkan karena makin meningkatnya penggunaan gas oleh masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih dari minyak tanah ke elpiji.

Namun Hidayat tidak menjelaskan secara pasti jumlah warga yang beralih dari minyak tanah ke elpiji.

"Datanya tidak ada pada kami karena itu urusan instansi lain. Tapi nanti akan kami koordinasikan dan akan kami tindaklanjuti ke Pertamina dan stasiun pengisian elpiji terkait dengan stok gas untuk masyarakat," kata Hidayat.  

Menanggapi kenaikan harga elpiji, Hidayat mengaku sulit untuk mengaturnya karena itu masalah bisnis. Sementara ketentuan harga hanya diatur dari Pertamina ke distributor dan pangkalan.  

"Distributor dan pangkalan tidak boleh menjual elpiji di luar perjanjian yang sudah disepakati karena akan dikenai sanksi," ungkapnya.  

Persoalan mahalnya elpiji itu, menurut penelusuran tim Perekonomian Pamekasan di lapangan, terjadi antara pengecer dan toko-toko kecil yang ada di pelosok desa. Hal itu karena persoalan ongkos perjalanan mereka untuk membeli dari pangkalan ke pengecer.  

"Nanti akan kami atur kesepakatan harga dari pangkalan ke pengecer sehingga pengecer tidak smena-mena menentukan harga kepada konsumen," katanya.  

Untuk mengatur hal itu, menurut Hidayat, perlu dirumuskan bersama antara perwakilan distributor, pangkalan, pengecer, DPRD Pamekasan dan Bagian Perekonomian serta Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Pamekasan.