Banyak Makelar Tanah di Kabupaten Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturachman mengakui banyak makelar tanah yang beroperasi di kawasan Kabupaten Bogor terkait dengan kepengurusan izin pengelolaan lahan.

“Sangat banyak, apalagi di Puncak. Kalau mau bikin vila di sana, banyak makelar,” kata Faturachman di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (25/4/2015) saat ditanya wartawan apakah banyak makelar yang berpraktik di Bogor.

Faturachman usai diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dalam kasus dugaan korupsi kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum yag menjerat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Iyus Djuher. “Yang main calo padahal tanpa calo, izin bisa dikeluarkan, izin 14 hari keluar kok,” sambung Faturachman.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Faturachman juga mengatakan, Bupati Bogor Rachmat Yasin telah menerbitkan izin untuk PT Garindo Perkasa mengelola lahan di Desa Antajaya, Tanjungsari, Bogor menjadi taman pemakaman bukan umum. Izin tersebut diterbitkan Bupati Bogor sebelum KPK menangkap Iyus. “Prosesnya sudah selesai, yang mengajukan itu PT Garindo, sudah ada SK (surat keputusan) Bupati, sudah ada kajian lapangan, kajian teknis,” katanya.

Menurut Faturachman, PT Garindo mengajukan permohonan izin lokasi tersebut pada 2012. Sebelum izin diterbitkan, menurutnya, Pemkab Bogor telah melakukan sejumlah kajian. Saat ditanya mengapa Bupati menerbitkan izin pembangunan taman pemakaman itu padahal sebagian lahan di Desa Antajaya tersebut merupakan kawasan konservasi, Faturachman menjawab, ”Izin lokasi tidak menunjukkan kepemilkan, jadi hanya wilayah saja yang kami tunjukkan, jadi tidak menunjukkan kepemilikan.”

Faturahcman juga mengatakan, Bupati Bogor menerbitkan izin pengelolaan lahan tersebut atas persetujuan Perum Perhutani. “Itu perhutani yang mengkaji. Kalau Perhutani bilang tidak bisa, ya tidak bisa, lahannya harus dikurangi 100 hektar, kalau bisa, harus ada proses atau kerjasama,” ucapnya.

Dalam kasus kepengurusan izin lokasi taman pemakaman bukan umum ini, KPK menetapkan Iyus dan empat orang lainnya sebagai tersangka. Iyus beserta dua orang lainnya, yakni pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor Usep Jumenio, dan pegawai honorer di Pemkab Bogor Listo Welly Sabu, diduga menerima uang dari Direktur PT Garindo Sentot Susilo dan Nana Supriatna terkait kepengurusan permohoan izin pengelolaan lahan tersebut.