Kompas.com - 25/04/2013, 02:18 WIB
|
EditorPalupi Annisa Auliani

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa eksekutor gagal melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi, Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji, Rabu (24/4/2013). Kejaksaan akhirnya meninggalkan Markas Polda Jawa Barat pada Kamis (25/4/2013) pukul 00.15 WIB.

"Tim jaksa meninggalkan Polda Jabar kurang lebih jam 00.15 WIB," tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis (25/4/2013) dini hari. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait perundingan antara pihak kejaksaan dan Susno di Mapolda Jabar.

Intinya, Susno bersikeras menyatakan tidak dapat dieksekusi. "Tim jaksa akan jadwalkan ulang pelaksanaan eksekusi atas terpidana Susno Duadji," kata Untung.

Untuk diketahui, tim jaksa eksekutor mendatangi kediaman Susno di Jalan Dago Pakar Nomor 6, Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Rabu (24/4/2013) sekitar pukul 10.20 WIB. Susno dan jaksa sempat bersitegang karena Susno menolak dieksekusi.

Kuasa hukum Susno, Fredrich Yunadi, dan Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra pun mendatangi kediaman Susno. Massa dari organisasi masyarakat juga memenuhi kediaman mantan Kapolda Jabar itu.

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Susno akhirnya dibawa ke Mapolda Jabar pada Rabu (24/4/2013) sore. Perdebatan antara jaksa dan Susno pun berlanjut di Mapolda Jabar.

Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno. Meski tidak tercantum vonis hukuman yang harus dijalani dalam amar kasasi tersebut, penolakan atas permohonan kasasi berarti mengembalikan vonis yang harus dijalani Susno berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Susno divonis hukuman penjara tiga tahun dan enam bulan. Hakim menilai Susno terbukti bersalah dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.

Susno sudah tiga kali tak memenuhi panggilan eksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia menyatakan, dirinya tidak dapat dieksekusi dengan berbagai alasan.

Alasan pertama penolakan eksekusi itu adalah ketiadaan pencantuman perintah penahanan dalam putusan kasasi MA. Susno berkilah, MA hanya menyatakan menolak permohonan kasasi dan membebankan biaya perkara Rp 2.500.

Sementara alasan kedua penolakan eksekusi adalah penilaian bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cacat hukum. Penilaian itu merujuk pada kesalahan penulisan nomor putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusan banding.

Dengan kedua argumen itu, Susno menganggap kasusnya telah selesai. Dia pun bersikukuh menolak eksekusi.

Berita terkait dapat dibaca dalam topik Eksekusi Susno Duadji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

    Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

    Nasional
    Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

    Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

    Nasional
    Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

    Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

    Nasional
    Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

    Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

    Nasional
    Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

    Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

    Nasional
    Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

    Danjen Kopassus Tegaskan Eggi Sudjana Bukan Bagian Korps Baret Merah

    Nasional
    Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

    Dicari Warga Sipil yang Bisa Jadi Personel Komcad di Kapal Perang, Ini Caranya

    Nasional
    KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

    KSAU: Marsdya Andyawan Martono Tepat Pimpin Koopsudnas

    Nasional
    Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

    Kasus Omicron Merangkak Naik, Kebijakan Pembatasan Mobilitas Masyarakat Disorot

    Nasional
    Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

    Kemendagri: Pencegahan Ekstremisme Perlu Dilakukan hingga ke Tingkat Desa

    Nasional
    Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

    Tersangka Suap Dana PEN Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Punya Harta Rp 7,3 M

    Nasional
    DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering 'Nyelonong' Masuk ke Wilayah RI

    DCA Sempat Jadi Dalih Pesawat Tempur Singapura Sering "Nyelonong" Masuk ke Wilayah RI

    Nasional
    Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik 'Rem Darurat' Menangani Penyebaran Omicron

    Pemerintah Dinilai Tak Mau Tarik "Rem Darurat" Menangani Penyebaran Omicron

    Nasional
    Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

    Pemerintah Diminta Perhatikan Keterwakilan Perempuan Saat Tunjuk Penjabat Kepala Daerah

    Nasional
    Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta 'Upah' 3 Persen

    Eks Dirjen Kemendagri Diberi Wewenang Kelola Peminjaman Dana PEN, tapi Minta "Upah" 3 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.