BNPB: 124 Juta Jiwa Berada di Kawasan Longsor

PADANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menyatakan sebanyak 124 juta jiwa dari total penduduk Indonesia 240 juta jiwa terpapar di kawasan rawan bencana tanah longsor.

"Perlu dicarikan solusi bagi penduduk yang berada di kawasan tanah lembur dengan kemiringan cukup ekstrem. Butuh peran para ahli tanah untuk melakukan kajian," kata Syamsul Maarif di Padang, Selasa (23/4/2012).   

Kepala BNPB berkunjung ke Sumbar dalam rangka membuka konferensi internasional Table Top Exercise (TXX) Mentawai Megathrust 2013, yang berlangsung 22-25 April 2013, dan peresmian proyek jembatan bantuan bencana alam di Pasaman Barat.

Menurut dia, penduduk yang sudah membuat permukiman di kawasan rawan tanah longsor masih dapat tinggal di sana, tetapi tentu perlu kajian dan usaha memberi peringatan ke masyarakat.    

Jadi, bagaimana bangunan-bangunan yang didirikan pada titik rawan longsor sesuai kondisi tanahnya yang lembur tersebut, jangan sebaliknya, karena berpotensi menimbulkan korban jiwa.

"Kami akan meminta para ahli tanah karena untuk merelokasi masyarakat yang berada titik rawan tanah longsor juga sulit, maka harus dilakukan kajian," ujarnya.

Kepala BNPB juga menyebutkan Jawa Barat rawan ancaman tanah longsor, seperti baru-baru ini terjadi di Bogor dan Garut yang menimbulkan korban jiwa 11 orang dan tiga orang.

Menurut dia, memang hal yang tidak mudah untuk mengevakuasi masyarakat ketika bencana terjadi karena ketebalan material longsor tujuh sampai sepuluh meter, apalagi di tempat yang ribet.

Jadi, tambahnya, pengalaman di Cililin, Jawa Barat beberapa waktu lalu untuk mobil saja tidak dapat masuk ke titik bencana longsor, hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor dan tentu alat berat tak bisa masuk.

Syamsul dalam kesempatan itu juga menyampaikan, guna mempercepat pemerintah daerah mengambil kebijakan dalam penanggulangan bencana, maka BNPB memajukan berbagai kebutuhan masyarakat melalui BPBD setempat.

Terkait anggaran, dia menyatakan di setiap daerah tidak sama. Bahkan terkadang ada yang terlalu sedikit, maka diajukan pendanaan ke BPBD sehingga kalau ada peristiwa darurat segera diberikan.    

Bantuan seperti ini, kata dia, sudah diberikan ke Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan beberapa daerah, termasuk Sumatera Barat, ketika emergency untuk menyewa truk dan alat berat serta mengerahkan tenaga orang agar penanggulangan cepat dilakukan.

BNPB memiliki anggaran tanggap darurat untuk seluruh wilayah Indonesia senilai Rp 1 triliun. Soal cukup atau tidaknya tentu sangat relatif.

"Kami meminta sinergitas pemerintah daerah untuk dapat mencadangkan anggaran tanggap darurat bencana, termasuk dunia usaha yang mencari nafkah di suatu daerah menunjukkan kepeduliannya," katanya.