Tarik Ulur Proyek JLNT, Jokowi Tunggu Rekomendasi BPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menunggu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum memutuskan kelanjutan pembangunan jalan layang nontol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang. Jokowi memilih cara itu karena ingin berhati-hati agar tak salah mengambil keputusan.

Jokowi harus memastikan apakah untuk melanjutkan proyek multiyears ini harus diputuskan melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta. Hal itu dilakukan karena penyelesaian pembangunan JLNT tersebut meleset dari target semula, yang seharusnya rampung pada akhir 2012. Untuk melanjutkannya, pembiayaan proyek itu harus kembali dianggarkan melalui APBD Perubahan 2013 atau pada tahun anggaran berikutnya.

"Nah, kalau ini diteruskan, pertanyaannya, harus izin Dewan enggak? Boleh enggak? Menunggu rekomendasi BPK cuma proses kehati-hatian, enggak ada yang lain," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (23/4/2013).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat melontarkan keinginannya agar BPK melakukan audit terhadap proyek pembangunan JLNT tersebut. Audit dilakukan untuk menelusuri kemungkinan adanya kelalaian yang memicu proyek jalan layang itu belum selesai.

Pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2010 yang dikerjakan dalam beberapa paket. Paket Casablanca dikerjakan kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Wijaya Konstruksi, sedangkan paket Dr Satrio dikerjakan oleh PT Adhi Karya. Adapun paket Mas Mansyur dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Sumber Sari dengan subkontraktor PT Nindya Karya.