Polisi Mengamankan Pendistribusian BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS  - Kepolisian Republik Indonesia siap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pengendalian distribusi bahan bakar minyak bersubsidi (premium/solar) di setiap SPBU. Hal itu dilakukan atas dasar permintaan pihak PT Pertamina (Persero) menjelang rencana dinaikkannya harga BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Pembinaan Operasi Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen (Pol) Ahmad Hidayat seusai pertemuan tertutup antara Kepala Bareskrim Polri Komjen Sutarman dan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, di Kantor Bareskrim, Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (22/4).

Menurut Ahmad, kepolisian akan berperan memberikan keamanan dan kenyamanan di setiap SPBU dalam proses pengendalian distribusi BBM bersubsidi tersebut. ”Nantinya, bila ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami kenaikan harga BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, kepolisian akan menjadi penengah dengan memberikan sosialisasi dan penjelasan. Dengan demikian, meminimalisir kemungkinan terjadinya kekacauan,” ujarnya.

Mengenai lokasi yang akan diamankan, Ahmad mengatakan, kepolisian akan mengamankan beberapa daerah atau SPBU yang dianggap rawan sesuai permintaan atau pemetaan dari Pertamina. ”Kami siap mengamankan beberapa lokasi yang mungkin akan terjadi aksi penolakan oleh warga ataupun tempat-tempat yang mungkin akan terjadi antrean yang panjang,” ucapnya.

Selain itu, Ahmad menjelaskan, apabila dalam proses pengendalian distribusi BBM bersubsidi tersebut terjadi tindakan pelanggaran hukum, kepolisian akan bertindak tegas sesuai dengan wewenangnya. ”Kepolisian akan melakukan penegakan hukum kepada siapa pun yang melakukan kekacauan, penimbunan, dan penyalahgunaan dalam proses pendistribusian BBM bersubsidi itu,” tuturnya.

Hanung menjelaskan, pertemuan antara Bareskrim Polri dan Pertamina dilakukan untuk mengamankan, melancarkan, dan menertibkan proses pengendalian distribusi BBM bersubsidi itu.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Suhardi Alius mengatakan, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polri memetakan tempat-tempat rawan, seperti SPBU dan jalur-jalur distribusinya.

Di tempat lain, Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah menyiapkan tempat-tempat penjualan BBM untuk dua harga. Langkah itu akan dilakukan dengan koordinasi antara Pemprov Kalteng, Himpunan Swasta Nasional (Hiswana) Minyak dan Gas Bumi Migas (Migas), dan Pertamina.

Sementara itu, di Jakarta, sejumlah elemen buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia menyatakan menolak rencana kenaikan harga BBM. (K04/MAS/BAY/AHA/ABK/*)