BPPT dan PLN Upayakan Hujan Buatan Atasi Kekeringan

PEKANBARU, KOMPAS.com - Unit Pelayan Teknis Hujan Buatan (UPTHB) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengupayakan hujan buatan, untuk mengatasi kekeringan di Sumatera.

"Memang benar, ada upaya dilakukannya hujan buatan untuk mengantisipasi kekeringan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang ada di Sumatera termasuk Riau," kata General Manager (GM) PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR), Doddy B Pangaribuan, di Pekanbaru, Sabtu (20/4/2013).

Dia mengatakan, ada sejumlah wilayah pembangkit yang diantisipasi saat musim kemarau tiba, khususnya pada tahun 2013.

Di antaranya, kata Doddy yakni waduk PLTA Singkarak dan Kotopanjang yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Riau.

Untuk melancarkan upaya hujan buatan tersebut, demikian Doddy, pihaknya juga telah melayangkan surat ke pihak Pemerintah Provinsi Riau khususnya kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal.

"Pada dasarnya, surat tersebut berisikan izin prinsip agar sewaktu-waktu diperlukan, maka upaya hujan buatan dapat segera dilaksanakan dengan maksimal," katanya.

Informasi dari pihak PLN, selain menggandeng kerja sama dengan pihak BPPT, Perusahaan Listrik Negara juga melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dalam memantau kondisi cuaca melalui teknologi radar yang dimiliki lembaga itu.

"Upaya hujan buatan sebenarnya telah dilaksanakan sejak dua pekan ini, dan mungkin akan terus berlanjut hingga dua pekan kedepan," kata petugas BMKG Pusat, Ari, yang ditemui di Pekanbaru.

Dia mengatakan, pada pekan pertama pihaknya bersama BPPT telah melaksanakan upaya hujan buatan di wilayah perbatasan Riau dengan Sumatera Barat. "Penaburan benih hujan seperti garam telah dilaksanakan dengan baik, dan kami sebagai lembaga informasi terus menginformasikan hal-hal yang diperlukan," ujarnya.

PLTA Kotopanjang merupakan salah satu pembangkit utama berkapasitas 114 megawatt (MW), yang menjadi penyuplai energi listrik untuk wilayah sebagian Provinsi Riau melalui sistem interkoneksi.