Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Nomor Urut DCS Golkar Enggak Karuan

Kompas.com - 16/04/2013, 22:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso kembali mengkritik susunan daftar calon anggota legislatif sementara (DCS) partainya yang dinilai tidak adil. Priyo mengatakan, anggota DPR dari Fraksi Golkar yang seharusnya mendapat prioritas justru tak mendapat tempat di urutan teratas.

"Ada sekitar 80-90 persen anggota DPR dari Golkar yang mencalonkan diri lagi, tetapi nomor urutnya enggak karuan," ujar Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Priyo berpendapat, kader Golkar di DPR yang sudah memiliki basis massa seharusnya mendapat prioritas. Wakil Ketua DPR ini pun berharap agar di sisa waktu penyerahan DCS, partai Golkar memperbaiki hal ini. "Masih banyak waktu untuk perbaiki. Saya berharap di sisa waktu ini, partai bisa mempertimbangkan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Priyo juga mengeluhkan kader-kader muda Partai Golkar tidak diberi tempat untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Priyo hingga kini tak mau menjelaskan siapa saja yang dimaksudnya. Tetapi, berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah pengurus Partai Golkar, golongan muda pimpinan Priyo yang masuk dalam Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) memang mendapatkan jatah yang lebih sedikit maju sebagai caleg. Sementara itu, kader Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) yang dipimpin Ade Komarudin dikabarkan mendominasi jumlah caleg.

Kondisi ini yang akhirnya dikabarkan menjadi tarik ulur di internal Golkar. Pengumuman DCS pun yang dilakukan pekan lalu di hadapan kader Golkar pun akhirnya hanya berupa pengesahan. Priyo mengeluh tidak dibukanya peluang diskusi untuk menyampaikan pendapat. Kendati demikian, Priyo mengaku optimistis partainya tetap bisa menyelesaikan persoalan internalnya itu.

"Menurut rencana, 20 April akan diserahkan ke KPU. Saya berharap persoalan DCS ini selesai agar tidak menjadi awal dari munculnya keguncangan yang tidak perlu," kata Priyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com