Kompas.com - 15/04/2013, 18:30 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, Effendi MS Simbolon-Djumiran Abdi (Esja), atas hasil pemilihan kepala daerah Sumatera Utara.

"Menolak permohonan untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan, Senin (15/4/2013) sore.

Dalam putusannya, alat bukti surat atau tulisan yang diajukan Esja tidak menjadi pertimbangan MK karena dianggap tidak sah. Hakim konstitusi telah beberapa kali mengingatkan dan memberi kesempatan kepada Esja untuk mengajukan alat bukti surat atau tulisan. Namun, sampai persidangan terakhir, MK menilai Esja tidak mengajukan alat bukti tersebut sehingga tidak disahkan dalam persidangan.

Tak lama setelah mendengarkan keputusan MK soal alat bukti surat/tulisan tersebut, Esja dan tim kuasa hukum meninggalkan ruang sidang. Mereka memilih menemui para pendukungnya yang menunggu di luar Gedung MK.

Dalam keputusannya, MK menilai kubu Esja tidak dapat membuktikan politik uang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan para kepala dinas, pegawai negeri sipil, camat, lurah, kepala desa, atau perangkat desa lain seperti dalam gugatan. Menurut Esja, ada instruksi dari para pejabat tersebut untuk memenangkan pasangan tertentu.

"Lagi pula, kalaupun ada politik uang, hal itu tidak serta-merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara," kata Hakim Konstitusi.

MK juga menilai tidak ada pelanggaran dalam dalil Esja terkait adanya kegiatan pemberian bantuan sosial, bantuan desa, pembagian beras untuk rakyat miskin, bantuan untuk guru honorer, pesantren, posyandu, dan pihak lain selama masa tenang. Menurut MK, tidak ada larangan bagi kepala daerah yang juga maju dalam pilgub untuk melakukan hal itu asalkan tidak melakukan kampanye.

"Sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara, (Gatot Pujo Nugroho) tidak terbukti melanggar ketentuan mengenai masa tenang. Selama masih menjabat Plt, pihak terkait (Gatot) berhak melakukan kegiatannya selaku kepala daerah. Bahkan, dalam masa jabatan itu, pihak terkait wajib melaksanakan tanggung jawabnya menyelesaikan program kerja pemerintah daerah," kata Hakim MK.

Hasil rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara menyatakan pasangan Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi menang dalam satu putaran dengan perolehan 1.604.377 suara (33 persen) dari 4.861.467 suara sah. Di ururan kedua, Esja mendapatkan 1.183.187 suara (24,34 persen), kemudian Gus Irawan Pasaribu- Soekirman sebanyak 1.027.433 suara (21,13 persen), Amri Tambunan- RE Nainggolan mendapatkan 594.414 suara (12,23 persen), dan Chairuman Harahap - Fadly Nurzal sebanyak 452.096 suara (9,3 persen).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.