Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UN Ditunda, Mendikbud Harus Bertanggung Jawab!

Kompas.com - 15/04/2013, 08:49 WIB
Kontributor Manggarai, Markus Makur

Penulis

BORONG, KOMPAS.com — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur Wilibrodus Nurdin Bolong mengatakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh harus bertanggung jawab atas penundaan pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi di wilayah bagian tengah Indonesia. Seharusnya, ujian nasional (UN) tingkat SMA dilaksanakan secara serentak mulai hari ini, Senin (15/4/2013). Namun, di 11 provinsi itu ditunda karena belum menerima berkas soal.

Menurut Nurdin, hal ini merupakan kelemahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Persiapan ujian nasional seharusnya sudah diatur dengan baik. Penundaan ini, menurutnya, akan menurunkan semangat para siswa yang telah mempersiapkan diri.  

"Saya minta kelemahan yang dilakukan Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi sehingga pelaksanaan ujian nasional tetap tepat pada jadwal yang sudah ditentukan. Pengawasan sistem kerja dari kementerian harus diperbaiki," kata Nurdin kepada Kompas.com, di Borong, ibu kota Kabupaten Manggarai Timur, Senin pagi.

Pantauan Kompas.com, Senin (15/4/2013) pagi, di sejumlah sekolah di Manggarai Timur, para siswa mendatangi sekolah mereka dengan pakaian bebas.

Sebelumnya, pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari sejumlah daerah melaporkan soal-soal UN SMA/SMALB/SMK dan Paket C yang belum juga tiba di daerah. Setidaknya ada 11 provinsi yang melaporkan soal UN belum dikirimkan dari percetakan ke daerah.

"Sampai Sabtu sore, pengurus PGRI dari 11 provinsi melaporkan soal UN belum tiba di daerah. Padahal, Senin besok siswa sudah UN," kata Sulistiyo, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, di Jakarta, Minggu (14/4/2013).

Adapun ke-11 provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.

"Peristiwa ini memalukan dan jadi preseden buruk. Kinerja Kemendikbud semakin buruk dan Mendikbud harus bertanggung jawab," kata Sulistiyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com