Kesadaran Politik Masih Sebatas Pemenuhan Perut

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir mayoritas pemilih di Indonesia masih memilih calon anggota legislatif berdasarkan orang yang sering memberi bantuan, baik uang maupun bahan pangan, kepada mereka. Hal itu diprediksi masih akan terjadi lagi di pemilihan legislatif pada tahun 2014 mendatang.

Hal itu disampikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy dalam dialog Polemik Caleg yang diadakan Sindo Trijaya pada Sabtu (13/4/2013) pagi. Menurut dia, kesadaran politik sebagian besar masyarakat Indonesia masih pada kesadaran untuk memenuhi perut.

"Masyarakat kita masih pada kisaran kesadaran akan masalah perut. Seperti contoh mangan ora mangan sing penting kumpul yang ada di Jawa, mereka yang seperti ini yang nanti rawan dibeli," kata Rohamurmuziy dalam acara yang digelar di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat.

Rohamurmuziy mengatakan, berdasarkan survei yang pernah dilakukan PPP didapat hasil bahwa 65 persen masyarakat lebih menghendaki program ekonomi rakyat, 20 persen program sektor pendidikan, dan sisanya program-program lainnya.

"Program ekononi rakyat itu contohnya pembagian sembako. Jadi, memang tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat memang hanya peduli program yang memenuhi kesadaran perut," ujarnya.

Politik uang, kata Rohamurmuziy, telah ada sejak zaman Pilkades puluhan tahun silam. Kesiapan berdemokrasi sangat ditentukan pada tingkat pendidikan atau penghasilan yang ada pada masyarakat dan apabila hal tersebut belum terpenuhi, budaya politik uang akan terus ada dan hal yang seperti itu yang membunuh ideologi sebagai basis perjuangan parpol.

"Kader terbaik untuk partai belum tentu terbaik untuk rakyat. Kita belum siap menerima politik liberal seperti yang ada saat ini," ujarnya.

Dalam acara tersebut selain Rohamurmuziy, diskusi juga dihadiri Sekertaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin dan Direktur Advokasi dan Monitoring Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandi.