Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disetujui, Dua Kapal Perang TNI AL Jadi Sasaran Latihan Tembak

Kompas.com - 11/04/2013, 02:32 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kapal perang TNI Angkatan Laut yang tercatat sebagai barang milik negara di Kementerian Pertahanan disetujui untuk dimusnahkan. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan telah menyetujui pemusnahan KRI Teluk Semangka-512 dan KRI Teluk Berau-534. Kedua kapal ditenggelamkan dengan menjadikannya sasaran tembak dalam latihan gabungan TNI AL.

"Pemusnahan ini juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2007," kata Direktur Hukum dan Humas Ditjen Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (10/4/2013) malam. Dia mengatakan, pemusnahan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola barang milik negara.

PP 96 Tahun 2007 mengatur syarat penghapusan barang milik negara. Di antara syarat itu adalah bila barang milik negara sudah tidak dapat digunakan lagi karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki dan tidak dapat lagi digunakan akibat modernisasi.

Selain itu, pemusnahan dilakukan apabila barang milik negara telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kedaluwarsa. Pemusnahan juga bisa dilakukan bila barang tersebut mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan seperti terkikis atau aus.

Tavianto mengatakan, kedua kapal perang TNI AL akan dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan. Penenggelaman dilakukan dengan menjadikan kedua kapal itu sebagai sasaran uji coba rudal dalam acara latihan gabungan TNI-AL.

"Persetujuan pemusnahan kapal tersebut merupakan dukungan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dalam acara latihan gabungan TNI-AL," kata Trivanto. Setelah penghapusan barang milik negara dilakukan dengan cara dimusnahkan, TNI-AL, selaku pengguna barang, diharapkan melakukan penatausahaan barang milik negara di lingkungannya.

Sejarah kedua kapal

KRI Teluk Semangka masuk dalam jajaran kapal perang TNI AL dalam kelas Tacoma, sedangkan KRI Teluk Berau masuk kelas Forsch. Keduanya merupakan alat tempur TNI AL dari kategori kapal pendarat tank (landing ship tank/LST).

Pengadaan KRI Teluk Semangka dilakukan bersama lima kapal lain pada 1981. Keenam kapal ini dibangun oleh perusahaan Korea Selatan, Tacoma SY, Masan. Selain KRI Teluk Semangka, kapal lain di kelas Tacoma ini adalah KRI Teluk Penyu-513, KRI Teluk Mandar-514, KRI Teluk Sampit-515, KRI Teluk Banten-516, dan KRI Teluk Ende-517.

KRI Teluk Semangka memiliki berat 3.770 ton, panjang 100 meter, lebar 15,4 meter, dengan draft 4,2 meter. Draft adalah ukuran di dunia perkapalan untuk mengukur jarak vertikal garis air sampai ke lunas kapal. Semakin banyak muatan kapal, semakin dalam kapal masuk ke dalam air. Draft digunakan untuk menetapkan kedalaman alur pelayaran yang dilewati kapal serta kebutuhan kedalaman dermaga yang bisa disandari kapal tersebut.

Sementara KRI Teluk Berau sudah ditenggelamkan pada 13 Oktober 2012 dalam Latihan Armada Jaya XXXI/2012. TNI AL menjadikan kapal dengan berat 1.900 ton, panjang 90,7 meter, dan lebar 11,12 meter ini sebagai sasaran uji penembakan Rudal Yakhont dari KRI Oswald Siahaan-354. KRI Teluk Berau sudah dipensiunkan TNI AL pada  28 September 2012.

KRI Teluk Berau merupakan salah satu kapal perang yang dibeli Indonesia dari Pemerintah Jerman pada 1995. Kapal ini dibuat oleh VEB Peenewerft, Wolgast, Jerman Timur, pada 1977 untuk Angkatan Laut Jerman Timur. KRI Teluk Berau juga merupakan LST, tetapi masuk jenis Frosch-I/Type 108, salah satu paket pembelian kapal perang eks-Jerman Timur. (Satyagraha/B Kunto Wibisono)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com