Panja Outsourcing BUMN Akan Dibentuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia kerja (panja) tenaga alih daya (outsourcing) BUMN. Hal ini merupakan kesepakatan antara Komisi IX DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (10/4/2013).

"Komisi IX DPR akan membentuk Panja Outsourcing BUMN dalam rangka menyelesaikan masalah outsourcing dan semua masalah ketenagakerjaan BUMN yang terjadi di berbagai perusahaan BUMN pada masa persidengan IV tahun 2012-2013," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning saat membacakan hasil kesimpulan rapat.

Sebelumnya, Komisi IX DPR memanggil kedua menteri dan direksi BUMN yang memiliki masalah dalam pengelolaan tenaga kerja alih daya. Direksi BUMN yang hadir yakni berasal dari PT PLN, PT ASDP, PT Ferry, PT Dirgantara Indonesia, Jamsostek, dan PT Damri. Perusahaan plat merah itu disebut memiliki bermacam persoalan tentang tenaga alih daya, mulai dari persoalan ketidakadilan gaji dan beban kerja yang didapat, status karyawan, hingga tunjangan hari tua.

Para karyawan dari perusahaan-perusahaan itu bahkan sempat mengadu ke pimpinan DPR dua pekan lalu. Keluhan itu akhirnya ditindaklanjuti Komisi IX dengan memanggil Dahlan Iskan dan Muhaimin Iskandar. Di dalam rapat itu, Dahlan mengaku tak berwenang sama sekali mengurus tenaga alih daya. Pengelolaan karyawan, kata Dahlan, menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMN terkait.

Namun, Dahlan mengajukan usul agar dibentuk sebuah BUMN khusus yang mengatur persoalan tenaga alih daya. Para tenaga alih daya ini diusulkan Dahlan menjadi karyawan tetap di perusahaan baru itu. Dahlan pun menyatakan mendukung langkah Komisi IX yang akan membentuk Panja Outsourcing.

"Saya mendukung sepenuhnya pembentukan panja ini. Apa pun hasil yang dicapai panja, akan saya dukung," kata Dahlan.