Kompas.com - 10/04/2013, 17:17 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat akan membentuk panitia kerja (panja) tenaga alih daya (outsourcing) BUMN. Hal ini merupakan kesepakatan antara Komisi IX DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (10/4/2013).

"Komisi IX DPR akan membentuk Panja Outsourcing BUMN dalam rangka menyelesaikan masalah outsourcing dan semua masalah ketenagakerjaan BUMN yang terjadi di berbagai perusahaan BUMN pada masa persidengan IV tahun 2012-2013," ujar Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning saat membacakan hasil kesimpulan rapat.

Sebelumnya, Komisi IX DPR memanggil kedua menteri dan direksi BUMN yang memiliki masalah dalam pengelolaan tenaga kerja alih daya. Direksi BUMN yang hadir yakni berasal dari PT PLN, PT ASDP, PT Ferry, PT Dirgantara Indonesia, Jamsostek, dan PT Damri. Perusahaan plat merah itu disebut memiliki bermacam persoalan tentang tenaga alih daya, mulai dari persoalan ketidakadilan gaji dan beban kerja yang didapat, status karyawan, hingga tunjangan hari tua.

Para karyawan dari perusahaan-perusahaan itu bahkan sempat mengadu ke pimpinan DPR dua pekan lalu. Keluhan itu akhirnya ditindaklanjuti Komisi IX dengan memanggil Dahlan Iskan dan Muhaimin Iskandar. Di dalam rapat itu, Dahlan mengaku tak berwenang sama sekali mengurus tenaga alih daya. Pengelolaan karyawan, kata Dahlan, menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMN terkait.

Namun, Dahlan mengajukan usul agar dibentuk sebuah BUMN khusus yang mengatur persoalan tenaga alih daya. Para tenaga alih daya ini diusulkan Dahlan menjadi karyawan tetap di perusahaan baru itu. Dahlan pun menyatakan mendukung langkah Komisi IX yang akan membentuk Panja Outsourcing.

"Saya mendukung sepenuhnya pembentukan panja ini. Apa pun hasil yang dicapai panja, akan saya dukung," kata Dahlan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Menko PMK: Pemerintah sedang Waspada agar Kasus Covid-19 Tak Seperti India

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Isu Reshuffle Kabinet, PAN: Kami Siap Berkontribusi di Pos Apa Pun

Nasional
Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Kasus Pengadaan Darurat Covid-19 di Bandung Barat, KPK Periksa Kasi Pemberdayaan Fakir Miskin

Nasional
Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Komisi IX Anggap MoU Vaksin Nusantara Langkah Positif Kembangkan Penelitian

Nasional
Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Kabareskrim: Sampai 2021 Tak Ada Pengajuan Cabut Status WNI Jozeph Paul Zhang

Nasional
Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Kominfo: YouTube Sudah Blokir Konten Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang

Nasional
Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Jaksa Tolak Permohonan Justice Collaborator Penyuap Juliari Batubara

Nasional
ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

ICW Nilai Tuntutan 4 Tahun Penjara untuk Penyuap Juliari Sangat Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X