Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga BBM Bersubsidi Harus Berdasar Opsi yang Tepat

Kompas.com - 10/04/2013, 16:33 WIB
Imam Prihadiyoko

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi VII DPR RI, Rofi Munawar, menilai, desakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, yang mendominasi wacana pemerintah, terasa janggal. 

Pasalnya, struktur harga lebih banyak dikedepankan dalam wacana tersebut, padahal masalah utama ada di struktur produksi yang mengalami penurunan terus-menerus setiap tahun.

"Pemerintah harus menjelaskan dan memaparkan berbagai alternatif opsi yang dibuatnya kepada masyarakat sehingga diharapkan adanya pertimbangan yang matang dan dapat diberikan masukan yang efektif," ujar Rofi menanggapi hal ini di Jakarta, Rabu (10/4/2013). Terlebih lagi, pemerintah sedang merumuskan opsi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Salah satu opsi tersebut adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Opsi ini diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Munas ke-IX Asosiasi Pengusaha Indonesia yang digelar di Jakarta, Senin (8/4/2013) lalu.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menggodok kebijakan terkait BBM. Menurutnya, banyak alternatif yang tengah menjadi pertimbangan pemerintah.

Rofi yang merupakan legislator dari Jatim VII ini kemudian menambahkan, jika pemerintah tetap bersikeras menaikkan harga BBM, maka kompensasi tidak boleh berupa bantuan langsung tunai (BLT) seperti kebijakan pasca-kenaikan BBM di masa lalu. Ini karena BLT sesungguhnya tidak dapat menyentuh persoalan pokok masyarakat, baik di sektor konsumsi maupun sektor produksi. Karenanya, lebih baik kompensasi BBM bersubsidi tersebut diarahkan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta pembangunan infrastruktur energi dan sektor riil di masyarakat.

"Pemerintah harus segera merumuskan kebijakan migas yang lebih strategis dan komprehensif, jangan sampai kita terus terjebak pada persoalan subsidi BBM terus-menerus setiap tahun.

Beberapa pekan terakhir ini kita justru melihat inkonsistensi kebijakan terjadi di kalangan pemerintah yang plinplan terhadap harga BBM bersubsidi. "Satu waktu mengatakan naik, lalu beberapa waktu kemudian tidak akan naik. Ini menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM bersubsidi tidak dilakukan dengan matang," ucap Rofi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Nasional
    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Nasional
    Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

    Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

    Nasional
    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

    Nasional
    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

    Nasional
    Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

    Nasional
    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

    Nasional
    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

    Nasional
    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

    Nasional
    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

    Nasional
    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

    Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

    Nasional
    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

    Nasional
    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

    [POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com