Kompas.com - 09/04/2013, 17:48 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

SEMARANG, KOMPAS.com - Bupati Karanganyar Rina Iriani menolak pemeriksaan dilakukan di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Semarang.

Hal itu disampaikan dengan melayangkan surat pada jaksa. Pada surat itu Rina meminta agar tempatnya memberikan keterangan tidak di Semarang melainkan di Karanganyar. Rina beralasan jarak tempuh Karanganyar menuju Semarang dinilai jauh.

Terlebih lagi Rina baru pulang berobat dari Singapura sehingga masih butuh istirahat.

Menanggapi surat permintaan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah akhirnya mengirim dua jaksa ke Karanganyar. "Karena masih dalam penyelidikan, di mana pun bisa dilakukan permintaan keterangan terhadap seseorang," ujar Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Wilhelmus Lingitubun, Selasa (9/4/2013).

Sebelumnya, Rina sudah mangkir sebanyak dua kali. Panggilan pertama pada 3 April 2013, Rina tidak datang karena saat itu bertepatan dengan agendanya berobat ke Singapura guna penyambungan tulang bahu.

Untuk panggilan kedua pada Senin (8/4/2013) kemarin, Rina juga tidak menampakkan diri di Kantor Kejati Jawa Tengah. Rina beralasan kondisinya belum pulih usai berobat.

Berdasarkan informasi, proses permintaan keterangan oleh jaksa dilakukan di rumah pribadi Rina Iriani di Kecamatan Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah. Jaksa tersebut dari Kejati Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Karanganyar.

Pemeriksaan terhadap Rina ini terkait dengan penyelidikan keterlibatannya dalam kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA) Kabupaten Karanganyar tahun 2007-2008. Terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara pada pembangunan perumahan bersubsidi GLA di Dukuh Jeruk Sawit, Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

Kerugian Negara diperkirakan mencapai Rp21,9 miliar. Proyek tersebut merupakan subsidi dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan mengucurkan dana Rp35 miliar pada 2007-2008. Namun dari jumlah itu hanya Rp13,1 miliar yang sesuai peruntukan.

Penyaluran bantuan dari Kemenpera itu harus melalui lembaga keuangan. Kemudian ditunjuklah KSU Sejahtera melalui rekomendasi bupati. Rina Iriani diduga terlibat korupsi atas dana yang disalurkan melalui KSU Sejahtera yang dikelola mantan suaminya Tony Haryono.

Tiga orang telah mendapatkan vonis dalam kasus ini. Ketua KSU Sejahtera tahun 2007 Fransiska Riyana Sari divonis dua tahun, Ketua KSU Sejahtera tahun 2008 Handoko Mulyono dihukum empat tahun, sedangkan Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera Toni Haryono dijatuhi hukuman lima tahun 10 bulan penjara.

Berdasar fakta persidangan dari ketiga terpidana, terungkap bahwa sebagian uang justru digunakan oleh Rina untuk biaya kampanye pilkada dan membayar utang pribadi. Rina juga yang memberi persetujuan agar KSU menjadi penyalur bantuan tersebut. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X