Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi "Buronan" DPR, Dahlan Iskan Siap Penuhi Panggilan

Kompas.com - 08/04/2013, 10:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akan memenuhi panggilan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (8/4/2013) ini. Sebelumnya, Dahlan selalu mangkir setiap kali dipanggil untuk dimintai penjelasannya tentang berbagai persoalan di perusahaan-perusahaan pelat merah. Dahlan pun disebut sebagai "buronan" DPR karena berulang kali mangkir.

"Ya, besok saya akan datang karena dipanggil Komisi VI," ujar Dahlan, seusai rangkaian perayaan Nyepi Nasional 2013, di Istora Senayan, Minggu (7/4/2013).

Dahlan mengatakan, pada pemanggilan kali ini dia akan menjelaskan tentang sistem outsourcing yang diterapkan BUMN-BUMN. Menurutnya, sistem outsourcing yang dikeluhkan para karyawan selama ini merupakan urusan direksi masing-masing perusahaan.
"Itu kan urusannya direksi masing-masing. Saya tidak melarang. Itu wewenang sepenuhnya di direksi masing-masing. Saya tidak berwenang. Itu urusannya direksi, bukan urusannya menteri," ucap Dahlan.

Sebelumnya, Dahlan sempat disebut sebagai "buronan" DPR. Setidaknya, ada sejumlah komisi yang sempat memanggil Dahlan, yakni Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi IX. Komisi VI merupakan mitra kerja Kementerian BUMN, sementara komisi-komisi lainnya memanggil Dahlan untuk kasus tertentu, seperti Komisi VII untuk kasus PLN dan Komisi IX untuk kasus outsourcing.

Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning sudah memanggil Dahlan berkali-kali, tetapi tidak juga mendapatkan tanggapan. Sejumlah anggota Komisi IX bahkan mendatangi kediaman Dahlan untuk langsung meminta kesediaan Dahlan menghadiri rapat. Namun, saat itu Dahlan tidak ada di tempat. Ribka pun mengatakan Dahlan sebagai "buronan" DPR.

Terkait permintaan Komisi IX itu, Dahlan bersikeras tak mau memenuhi panggilan komisi itu. Alasannya, menurut dia, kementerian di bawahnya hanya bermitra kerja dengan Komisi VI.

"Komisi IX bukan mitra kerja kami, jadi kalaupun dipanggil, saya hanya akan jelaskan ke Komisi VI," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

    Nasional
    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

    Nasional
    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

    Nasional
    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

    Nasional
    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

    Nasional
    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

    Nasional
    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

    Nasional
    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

    Nasional
    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

    Nasional
    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

    Nasional
    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

    Nasional
    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

    Nasional
    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com