Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mencium Aroma Tak Sedap di Cipinang

Kompas.com - 06/04/2013, 08:51 WIB
Stefanus Osa Triyatna

Penulis

KOMPAS.com — "Akurat, kan, ya? Tolong dipastikan, ini akurat,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin kepada seorang informan melalui telepon selulernya dalam perjalanan menuju Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (3/4/2013) malam.

Tepat pukul 21.00, Amir bersama Kompas beranjak dari kediamannya di kawasan Kuningan menggunakan satu mobil minibus. Malam itu, dia sungguh-sungguh tak menginginkan inspeksi mendadak (sidak)-nya bocor. Bahkan, sewaktu berangkat pun, dia tak secara tegas menyebutkan sasaran lokasinya.

Amir hanya memberitahu ke mana tujuan sidaknya kepada ajudan pribadinya. Itu pun diberitahukan di ruang dapur kediamannya agar kami tak mengetahui arah tujuannya. Dengan sigap, mobil melaju, tanpa mobil pengawalan.

Dari arah Kuningan, kami melaju ke Jalan Imam Bonjol. Macet membuat sopir mencari jalan lain. Tembus ke Jalan Diponegoro, lalu berbelok ke arah Salemba. Ah, LP Salemba lewat. Rupanya mobil melaju ke arah Rawamangun dan menerobos kawasan Jatinegara. Dan, Amir tak lepas dari ponselnya, minta informan mendahului tiba di lokasi sasaran.

Ternyata, LP Cipinang yang dituju. Sempat berputar-putar, akhirnya mobil berbelok ke LP narkotika. Masuk, petugas jaga pun terkesiap. Mereka tak boleh menggunakan handy talkie untuk memanggil komandannya. Di situlah Amir berbisik, ”Saya ke sini karena saya dengar ada napi bisa seenaknya keluyuran.”

Begitu menyebut napi atas nama Wali Kota Semarang Sumarmo yang tersangkut korupsi, rupanya salah alamat. Napi ini berada LP Cipinang, bukan dititipkan di LP narkotika. Tak mau sia-sia, Amir pun minta petugas mengantarnya ke LP Cipinang yang jaraknya sekitar 200 meter dari LP narkotika.

Malam itu, jalan cepat pun dilakukan. Masuk ke pintu portir II, Amir sambil menggenggam ponselnya menanyakan keberadaan sejumlah orang yang dijadikan target. Rupanya hanya ada Sumarmo. Dalam hitungan lima menit, Sumarmo yang mengenakan T-shirt hijau sudah menghadap Amir.

Namun, begitu nama-nama lain disebut, petugas mengatakan, napi-napi yang dicari sedang dirawat di rumah sakit. Data pun ditunjukkan. Rujukan ke rumah sakit, menurut para sipir, atas rekomendasi dokter LP dan Rumah Sakit Polri.

Papan tulis LP pun ditunjukkan. Tercatat, napi Gusti Syarifudin dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto. Kemudian, Yusak Yaluwu, H Amang Suratman Umar, dan Kasnan bin Wong Loi Kong dirawat di RS Harapan Kita. Lalu, Sigit Hariyo Wibisono dirawat di RS Pertamina. Ada pula yang dipinjam untuk pemeriksaan oleh Polri.

Tak ingin kehilangan informasi, Amir pun tak puas. Kepergian napi ke rumah sakit tak pernah diberitahukan ke kantor Kemenkumham. ”Tolong dibuat, ya, laporannya. Siapa yang merekomendasikan dan merujuk ke rumah sakit. Besok serahkan kepada saya,” ujar Amir.

Inspeksi terkadang tak membuahkan hasil gemilang. Namun, bagi Amir, napi tidak boleh seenaknya keluyuran, apalagi koruptor! Bisa bikin sakit hati rakyat. (Stefanus Osa)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com