Perlu Aksi soal BBM

Kompas.com - 04/04/2013, 02:55 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah jangan sebatas berwacana mengenai kebijakan penurunan subsidi bahan bakar minyak. Pemerintah harus segera memutuskan solusi paling efektif dan minimal risikonya dalam mengurangi besaran subsidi itu.

”Boleh bicara apa saja soal pengurangan subsidi BBM, tetapi laksanakan, jangan bicara saja. Dari semua pilihan tak ada yang enak,” kata Jusuf Kalla, Rabu (3/4), saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Jusuf Kalla menilai, pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus mempertimbangkan teknis pelaksanaannya, kebutuhan investasi untuk pengadaan teknologi informasi sangat besar dan belum tentu bisa efektif, serta tetap harus ada pembatasan. Penghematan konsumsi Premium juga tidak signifikan hasilnya dan berisiko terjadi kelangkaan ketersediaan BBM bersubsidi.

”Kenapa tidak memakai cara yang sederhana saja, yaitu mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Semua orang sudah pernah mengalami ketika harga BBM bersubsidi dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter, tak ada yang protes,” ujarnya. Namun, sejauh ini pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut Kalla, tak ada keputusan terkait subsidi BBM yang tidak ada risikonya. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan yang paling ringan risikonya. ”Tidak menaikkan harga pun risikonya lebih besar. Jadi, tidak menaikkan harga pun punya risiko, mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dengan bermacam-macam cara juga punya risiko, jadi ambil kebijakan yang risikonya paling kecil,” katanya.

Ada kekhawatiran pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan membebani masyarakat miskin. ”Padahal, sebenarnya tidak pernah ada masalah lagi soal kenaikan harga. Yang selalu ditakutkan dulu kalau naik harga itu, kan, minyak tanah. Sekarang minyak tanah bukan soal lagi setelah ada program konversi minyak tanah ke elpiji. Jadi, kalau sekarang harga dinaikkan, efeknya kecil,” kata Kalla.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyatakan, pemerintah belum memutuskan solusi yang ada guna mengurangi subsidi BBM. Saat ini pemerintah masih mengkaji beberapa opsi yang dinilai paling baik dengan menghitung kemampuan bayar masyarakat agar tidak membebani kelas bawah.

Opsi itu, antara lain, membuat produk BBM beroktan 90. Saat ini, BBM Premium beroktan 88 dan Pertamax beroktan 92. Sejauh ini belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi.

”Kami sedang membahas apa opsi paling baik, bisa menyelamatkan APBN, tetapi juga tak memberatkan masyarakat. APBN harus selamat, tetapi kemampuan rakyat juga harus dihitung,” katanya.(EVY/LAS/K10/WER/PRA/EGI/GRE/DRA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.