Tak Direstui, Kader Demokrat "Nyalon" dengan Partai Lain

TERNATE, KOMPAS.com — Mantan Bupati Halmahera Tengah, Hasan Doa, terancam dipecat Partai Demokrat karena menggunakan partai lain untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Maluku Utara.

Hasan Doa berpasangan dengan Ahmad Hidayat Mus, Bupati Kepulauan Sula yang adalah Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara.

Pasangan ini diusung sejumlah partai politik, yaitu Partai Golkar, PPP, Hanura, PDS, dan PKPB.

Keputusan Hasan Doa "menyeberang" kemungkinan besar karena dia tidak mendapat rekomendasi DPP Partai Demokrat untuk maju sebagai calon gubernur.

Padahal, sebelumnya tersiar kabar bahwa DPP Partai Demokrat merestui Hasan Doa berpasangan dengan Ahmad Hidayat Mus.

Namun, belakangan partai berlambang "Mercy" itu lebih memilih pasangan Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid untuk maju dalam Pilkada Gubernur Maluku Utara.

Rekomendasi Partai Demokrat ini sempat memantik polemik di internal DPD Partai Demokrat Maluku Utara. Beberapa fungsionaris DPD Demokrat Maluku Utara (DPD Demokrat Malut) menilai rekomendasi itu tidak berdasarkan hasil survei.

Namun, fungsionaris DPD Demokrat Malut lainnya menilai kenekatan Hasan Doa—tetap maju sebagai calon wakil gubernur meski tak mendapat rekomendasi—merupakan pelanggaran terhadap AD/ART partai.

"Apabila ada kader partai (Demokrat) yang mencalonkan diri dari partai lain, maka akan dipecat secara tidak hormat. Ini karena tersebut tindakan melawan partai yang saat ini dipimpin SBY," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara Hendra Karianga di Ternate, Rabu (3/4/2013).

Menurut Hendra, setiap kader partai diwajibkan mendukung pasangan calon yang telah diusung partai. Karena itu, bagi yang tidak mendukung pasangan yang diusung partai dan malah mencalonkan diri dari partai lain, maka kader itu dinilai sebagai pembangkang.

"Sudah jelas Partai Demokrat memberikan rekomendasi kepada pasangan Muhadjir Albaar dan Sahrin Hamid sehingga semua kader harus tunduk pada keputusan DPP," ujar Hendra.