Sarundajang: Jangan Ada Lagi Pejabat Plt

Kompas.com - 03/04/2013, 17:33 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

MANADO, KOMPAS.com -- Gubernur Sulawesi Utara, SH Sarundajang meminta kepada para bupati dan wali kota agar tidak mengangkat pejabat eselon II, kepala dinas, dan kepala badan di wilayah kerjanya tanpa mengindahkan aturan. Sarundajang menegaskan agar tidak ada lagi pejabat kepala dinas berstatus pelaksana tugas (plt).

"Semua harus masuk dalam sistem birokrasi. Jangan ada lagi pejabat diangkat senaknya kemudian menjadi pelaksana tugas. Pejabat pelaksana tugas tidak mendapat tunjangan jabatan, kasihan mereka," kata Sarundajang di depan 30 kepala daerah se-Sulawesi Utara saat penandatanganan pakta integritas kepala daerah, Rabu (3/4/2013) di Manado.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara, Roy Tumiwa, puluhan pejabat kepala dinas dan kepala badan di 15 kabupaten/kota saat ini berstatus plt.

Sarundajang menegaskan, pejabat harus diangkat secara definitif, tidak bersifat darurat. "Ini kebiasaan kepala daerah, kalau tak senang dengan pejabat tertentu langsung diganti tanpa mempertimbangkan aspek birokrasi dan hukum. Saya tetap menolak pejabat plt," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X