Kompas.com - 27/03/2013, 04:31 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso meminta kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru menuduh adanya keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia dalam penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, DI Yogyakarta. Priyo meminta semua pihak menunggu hasil kerja kepolisian.

"Saya menyerukan kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru menuding TNI, khususnya Koppasus. Kita hentikan untuk menuduh seolah-olah mereka yang melakukan. Lebih baik kita percayakan pada mekanisme yang ada," kata Priyo di Jakarta, Selasa (26/3/2013).

Priyo tak setuju dibentuknya tim independen untuk memantau penyelidikan di kepolisian. Priyo berpendapat, selama kepolisian masih mampu menangani, sebaiknya dipercayakan sepenuhnya kepada kepolisian.

"Kalau mereka masih mampu, kenapa enggak kita beri kesempatan dulu? Sehingga tidak semua kita bentuk tim independen. Kalau mereka sudah lempar handuk, baru (dibentuk)," ucap Priyo.

Priyo menambahkan, peristiwa di Sleman harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk tidak membiarkan aksi anarkistis atau premanisme. Hukum harus ditegakkan kepada siapa pun yang melanggar.

"Saya berharap ini adalah persoalan yang terakhir. Ini akan merontokkan sendi-sendi hukum dan demokrasi yang kita bangun. Enggak boleh hukum rimba jadi alasan," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, kelompok bersenjata api laras panjang, pistol, dan granat menyerang lapas. Awalnya, mereka mengaku dari Polda DI Yogyakarta sambil menunjukkan surat berkop polda.

Mereka mengaku ingin membawa empat tersangka kasus pembunuhan Sersan Satu Santosa, anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus), di Hugo's Cafe. Mereka juga mengancam meledakkan lapas ketika permintaan ditolak pihak lapas.

Akhirnya, petugas membukakan pintu dan belasan orang memakai penutup wajah masuk. Mereka menyeret petugas lapas menunjukkan empat tahanan yang dicari. Empat tahanan tersebut akhirnya ditembak mati. Mereka yakni Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, Adrianus Candra Galaja, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, dan Yohanes Juan Manbait. Sebelum kabur, mereka juga membawa rekaman CCTV. Aksi itu hanya berlangsung 15 menit.

Awalnya, keempat tersangka ditahan di Polres Sleman, lalu dipindahkan ke Polda DI Yogyakarta tanggal 20 Maret. Pada Jumat 22 Maret, mereka dipindahkan ke Lapas Cebongan. Kemudian, Sabtu dini hari eksekusi terjadi.

Kasus itu masih dalam penyelidikan Kepolisian. Hanya saja, Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso sudah membantah penembakan dilakukan anggota Kopassus. Kepala Seksi Intelijen Kopassus Grup-2 Kapten (Inf) Wahyu Yuniartoto juga membantah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Nasional
    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Nasional
    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

    Nasional
    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    Nasional
    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    Nasional
    46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

    46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

    Nasional
    PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

    PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

    Nasional
    35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    Nasional
    Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

    Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

    Nasional
    Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

    Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

    Nasional
    Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

    Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

    Nasional
    Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

    Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

    Nasional
    Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

    Presiden Partai Buruh Kritik Pasal Penghinaan Presiden pada RKHUP, Sebut Bahayakan Demokrasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.