Wibawa Negara Wajib Dipulihkan

Jakarta, Kompas - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melihat penyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, se- bagai pelanggaran HAM serius. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menegaskan, peristiwa itu serangan terhadap kewibawaan negara.

”Selain telah menghasilkan ancaman serius terhadap rasa aman publik, serangan itu juga memorakporandakan kepercayaan umum terhadap supremasi hukum di Republik ini. Presiden menegaskan, kewibawaan negara harus dipulihkan dan kepercayaan rakyat terhadap hukum tidak boleh berkurang karena peristiwa ini,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Politik Daniel Sparringa, Selasa (26/3).

Untuk memulihkan kewibawaan negara dan hukum, kata Daniel, Presiden memerintahkan Kepala Polri melakukan semua tindakan yang mungkin untuk mengungkap pelaku dan memastikan semua yang terlibat diadili. Presiden juga telah menginstruksikan Panglima TNI agar seluruh jajarannya bekerja sama membantu Polri dalam mengungkap identitas para pelaku.

Pengungkapan kasus itu memang mutlak. Terlebih, peristiwa itu merupakan pelanggaran HAM serius. Serangan itu terjadi di rumah negara, di mana semua penghuni seharusnya mendapatkan perlindungan negara. ”Pelanggaran HAM tampak dalam pencabutan nyawa atau perampasan hak atas hidup sebagai hak yang tak tergantikan. Ini pelanggaran serius karena dilakukan di lembaga negara,” kata Ketua Komnas HAM Siti Noor Laila di LP Cebongan.

Meski demikian, secara tersirat Presiden memandang belum perlu membentuk tim investigasi independen karena kepolisian sedang bekerja untuk mengungkap kasus ini. Presiden meminta masyarakat ikut memberikan dukungan dan ikut mengawal pengungkapan kasus itu.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yakin polisi mampu mengungkap identitas 17 pelaku penembakan itu. Jika polisi tidak mampu, tentu mengundang kecurigaan. ”Polisi kita hebat. Orang mutilasi, tiga hari ketemu. Orang mencuri bayi, tiga hari ketemu. Masak yang begini tidak ketemu. Orang akan mengatakan ada kesengajaan untuk tidak menemukan. Kesengajaan itu disebabkan dua hal. Pertama, menyembunyikan sesuatu. Kedua, menjaga jarak dengan kekuatan lain,” ujar Mahfud.

Saat ditanya apakah polisi berani melawan kekuatan lain, Mahfud mengatakan, ”Demi negara. Dan kekuatan lain pun supaya tidak menghalang-halangi kalau negara ini mau baik.”

Polri merasa yakin dapat mengungkap kasus penyerangan tersebut. Namun, Polri sangat mengharapkan informasi masyarakat. ”Kami yakin bisa. Memang, juga perlu dukungan. Bantuan informasi dari masyarakat yang menyimpan informasi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar.

Menurut Boy, polisi masih menyelidiki dan mempelajari temuan di lokasi kejadian, misalnya terkait pemeriksaan selongsong peluru, proyektil, dan penjelasan saksi (petugas LP dan tahanan).

Sejumlah advokat dari Forum Advokat Pengawal Konstitusi (Faksi) mendatangi Markas Besar Polri, kemarin. Mereka meminta Polri untuk tidak takut mengusut kasus tersebut.