Rieke: Aher Lakukan Politik Gentong Babi

JAKARTA, KOMPAS.com — Rieke Diah Pitaloka menuduh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah melakukan politik gentong babi atau pork barrel politics sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Jawa Barat 2013 lalu. Politik model itu ditunjukkan melalui salah satu kebijakan Pemprov Jabar, yaitu dengan cara percepatan penggelontoran dana bantuan sosial bagi desa.

"Logikanya dana bantuan sosial itu dikucurkan pada triwulan pertama atau triwulan ketiga 2013. Tetapi, ini justru dikucurkan menjelang pelaksanaan pemilukada kemarin. Saya tahu hal ini karena saya juga anggota dewan," kata Rieke saat ditemui seusai sidang perselisihan hasil Pemilukada Jawa Barat tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (26/3/2013).

Rieke menuturkan, banyak calon desa penerima yang mendapat bantuan revitalisasi pada tahun 2013. Padahal, desa tersebut tidak terdaftar pada tahun 2012. "Seharusnya, jika memang di tahun 2013 akan mendapat bantuan, sekitar bulan Mei-Juni 2012 itu si calon desa penerima sudah didata terlebih dahulu. Tapi, ini nama calon desanya saja belum ada, tiba-tiba tahun 2013 sudah dapat dana bantuan," tuturnya.

Lebih lanjut, Rieke mempertanyakan perihal penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) pada program revitalisasi tersebut. "Kalau SP2D sudah keluar, maka secara administrasi memang uang itu bisa keluar. Lalu siapa nantinya yang akan bertanggung jawab atas pengeluaran itu? Saya melihat justru ada indikasi politik uang yang dilegalkan disini," sambungnya.

Sebelumnya, di dalam persidangan hari ini, anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI-P, Deden Hermansah, mengatakan, Pemprov Jabar memiliki sejumlah program unggulan, di antaranya yaitu bantuan infrastruktur desa bagi 3.860 desa. Masing-masing desa mendapat Rp 100 juta. Namun, dalam realisasinya, program dana bantuan tersebut dipercepat pelaksanaannya. Pemprov Jawa Barat menerbitkan SP2D per tanggal 14 dan 22 Februari untuk mengucurkan dana bantuan masing-masing bagi 45 dan 131 desa.

"Padahal, bulan-bulan itu sudah mendekati pelaksanaan pemilukada. Sebelumnya, saya sudah ingatkan untuk menunda pelaksanaan bantuan ini karena sangat riskan bagi pelaksanaan pemilukada," ujarnya.