Kaltim Harus Menjadi Pemegang Saham Blok Mahakam

SAMARINDA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Kaltim (IA-KPMKT) berharap Pemprov Kaltim menjadi salah satu shareholder (pemegang saham), apabila Indonesia memastikan mengambil alih pengelolaan migas di Blok Mahakam.

"Pada 2017 kontrak pengelolaan Blok Mahakam akan berakhir. Setelah habis kontrak itu, maka harus dikelola bangsa kita sendiri. Dalam pengelolaannya nanti seharusnya Pemprov Kaltim menjadi salah satu lembaga yang memiliki saham pengelolaan," kata Ketua Harian IA-KPMKT, Ichwanutaqwa di Samarinda, Minggu (24/3/2013).

Menurutnya, dari beberapa sumber minyak dan gas (migas) di Indonesia, Blok Mahakam di Kabupetn Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan salah satu ladang gas terbesar.

Rata-rata produksinya mencapai 2.200 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Sementara cadangan minyak di blok ini sekitar 27 triliun kubik feet. Sejak 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen atau 13,5 triliun kubik feet cadangan tersebut telah dieksploitasi dengan pendapatan kotor mencapai 100 miliar dolar Amerika.

Cadangan yang terisisa sekarang diprediksi sebanyak 12,5 triliun kubik feet. Apabila dihitung dengan harga yang terus mengalami kenaikan, maka ladang migas di Blok Mahakam berpotensi memberikan pendapatan kotor 187 miliar dolar Amerika (12,5 x 1012 x 1.000 Btu x 15 dolar/106 Btu) atau jika dirupiahkan menjadi sekitar Rp 1.700 triliun.

Kontrak kerjasama (KKS) Blok Mahakam awalnya ditandantangani Pemerintah RI dengan Total E&P Indonesie dari Perancis dan Inpex Corporation dari Jepang pada 31 Maret 1967. Kontrak itu berlaku selama 30 tahun, yakni hingga 31 Maret 1997.

Beberapa bulan sebelum Presiden Soaharto lengser, lanjutnya, kontrak untuk Blok Mahakam itu diperpanjang kembali selama 20 tahun sehingga kontrak akan berakhir pada Maret 2017.

Kini, perusahaan asing tersebut melihat masih besarnya cadangan migas di blok tersebut, sehingga Total E&P kembali mengajukan perpanjangan kontrak agar dapat mengelola kembali setelah 2017.

Di samping permintaan oleh oleh manajemen Total, lanjutnya, Perdana Menteri (PM) Perancis Francois Fillon juga telah meminta perpanjangan kontrak terhadap Blok Mahakam tersebut, yakni ketika perdana menteri itu berkunjung ke Indonesai pada Juli 2011.

Selain itu, Menteri Perdangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq meminta perpanjangan kontrak, yakni saat kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Jero Wajik ke Paris pada 23 Juli 2012.

Hal yang sama juga disampaikan oleh CEO Inpex dari Jepang Thosiaki Kitamura ketika bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono pada 14 September 2012.

"Kami di IA-KPMKT sebagai organisasi intelek, tegas menyatakan menolak perpanjangan kontrak perusahaan asing dari Perancis dan Jepang itu, pasalnya sejak 1967 dikelola oleh Total, bangsa kita tidak dapat apa-apa. Kami minta agar setelah 2017 nanti, Blok Migas dikelola oleh putra bangsa sendiri," kata Ichwan, panggilan akrabnya.