SURABAYA, KOMPAS.com - Ratusan pejabat eselon duaI setingkat kepala dinas dari sejumlah daerah di Jawa Timur dan Indonesia timur, terkesima mendengar pemaparan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Para pejabat eselon dua itumerupakan peserta Program Pendidikan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) II Angkatan XXIX Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi (Balitbangprov) Jatim.
Berbicara dalam acara pembukaan Diklatpim II Angkatan XXIX di Surabaya, Senin (18/3/2013), Bupati Banyuwangi memaparkan kiat-kiat memimpin daerahnya. Pada era otonomi, begitu banyak ruang yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat.
"Dengan berbagai terobosan kebijakan di daerah, saya ingin tidak lagi mengeluh ke pusat," kata Azwar Anas.
Menurut Azwar Anas, terobosan itu antara lain mendorong potensi di luar APBD dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti memanfaatkan dana CSR perusahaan-perusahan di Banyuwangi untuk pengentasan kemiskinan. Itu misalnya berhasil mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Wongsorejo.
Pemkab Banyuwangi mempunyai kebijakan yang terintegratif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dalam upaya pemberantasan kemiskinan, pemkab juga melakukan desain tata ruang.
"Dengan desain tata ruang yang menetapkan peruntukan Kecamatan Wongsorejo sebagai kawasan industri, bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat sehingga disana meningkat kemiskinan bisa ditekan," ungkap Azwar Anas.
Bahkan dengan investasi yang masuk, lapangan kerja akan tercipta. Angka kemiskinan pun akan merosot. Di Banyuwangi dari sebelumnya kemiskinan masih di atas 20 persen, sekarang sisa 10 persen.
"Kami punya sejumlah terobosan dan program pembangunan, yang langsung atau tidak tentu akan mengurangi kemiskinan, termasuk upaya pemkab mendorong ekoturisme, untuk sejumlah potensi wisata di Banyuwangi. Apalagi sekarang sudah ada penerbangan ke Banyuwangi," katanya.
Apa yang sudah diraih Banyuwangi, termasuk upaya pengentasan kemiskinan membuat daerah lain iri. Seperti diungkap Mustain dari Lombok Utara, NTB. Dia mengatakan, Lombok Utara, merupakan kabupaten pemekaran yang usianya baru empat tahun, dengan angka kemiskinan masing tinggi hingga 43 persen. Sejumlah kebijakan di Kabupaten Banyuwangi bisa dicontoh.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan