DPRD Minta Aparat Aktif Tangani Konflik CPB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pengamanan dan penanganan pasca-konflik di tambak Central Pertiwi Bahari eks Bratasena. Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Ahmad Junaidi Auly, Jumat (15/3/2013) mengatakan, pemulihan keamanan di kawasan tambak CPB menjadi prioritas yang harus dikerjakan aparat terkait saat ini.

"Namun, jika kondisinya telah memungkinkan, harus ada tindakan tegas aparat. Jika jelas ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak-pihak tertentu, pelakunya mesti ditindak," tutur Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Secara jangka panjang, ungkapnya, konflik yang telah merenggut setidaknya tiga nyawa itu harus diakhiri segera dengan perbaikan pola kerjasama kemitraan. Persoalan kemitraan inti plasma antara petambak dan perusahaan inilah yang diketahui berimbas pada konflik horizontal antar-sesama petambak.

"Yang namanya kemitraan itu semestinya posisinya sejajar. Bukan berarti perusahaan, investor, bisa semena-mena berada di atas angin. Sebaliknya, salah juga jika plasma memilih anarkis ketika terjadi kebuntuan. Para pihak ini harus duduk bersama," tuturnya kemudian.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bertindak cepat dengan menggelar pertemuan mediasi pada Rabu (13/3/2013) menyusul bentrokan berdarah Selasa (12/3/2013) lalu. Namun, sayangnya, pertemuan ini tidak dihadiri kelompok petambak Forum Silaturahmi (Fprsil) Petambak Bratasena.

Ketua Forsil Cokro Edi beralasan, pihaknya tidak menerima undangan dari Pemkab Tuba. "Katanya, (undangan) itu disampaikan ke kami. Tetapi, kami belum menerima," ujar dia. Padahal, sebelumnya, kuasa hukum Forsil, Indra Firsada, membenarkan soal adanya undangan itu. Pihaknya lalu meminta adanya penjadwalan ulang pertemuan mediasi itu.