Kompas.com - 15/03/2013, 09:45 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Belum memiliki keberanian menaikkan BBM bersubsidi, pemerintah terus mencari celah agar pemakaian BBM bersubsidi sesuai kuota. Salah satunya dengan rencana melarang mobil pelat hitam membeli BBM subsidi.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, larangan kendaraan pribadi membeli BBM subsidi adalah usulan paling konkret dalam kebijakan pengendalian BBM bersubsidi. Bila kebijakan ini sepakat dijalankan, tahap awal, larangan akan diberlakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Lima sampai delapan kota besar," katanya Kamis (14/3/2013).

Hanya saja, kebijakan pembatasan ini akan efektif apabila dibarengi dengan pengawasan ketat, baik di tingkat penyaluran hingga pembelian di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Jika di jalankan sejak awal tahun seperti sekarang, Agus optimistis kebijakan ini efektif untuk mengerem membengkaknya kuota.

Meski begitu, pemerintah tidak akan menutup alternatif kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Soalnya, jika langkah pengendalian tidak berjalan efektif, pemerintah harus menanggung konsekuensi yang cukup berat. Pemerintah harus rela memotong anggaran belanja, khususnya belanja barang dan belanja sosial.

Seperti diberitakan sebelumnya, konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini berpotensi melebihi kuota lebih dari 5 juta kiloliter (kl). Di APBN 2013, tercantum volume BBM bersubsidi tahun ini sebanyak 46,01 juta kl.

Catatan PT Pertamina hingga akhir Februari, masyarakat telah memakai BBM bersubsidi sebanyak 7,22 juta kl atau mencapai 15,69 persen dari kuota. Seiring perkembangan ekonomi dan penjualan kendaraan bermotor, serta tanpa kebijakan pengendalian, konsumsi BBM subsidi bisa menembus lebih dari 50 juta kl. 

A Prasetyantoko, Pengamat Ekonomi Universitas Atmajaya, menilai, rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu tidak akan efektif. Masih ada potensi penggunaan BBM bersubsidi melebihi kuota. Bahkan, pemerintah malah semakin rugi. "Biaya penerapan kebijakan pembatasan tidak murah, sehingga efisiensinya tak maksimal," katanya.

Ingat, pemerintah sudah melarang penggunaan BBM subsidi bagi mobil pelat merah. Hasilnya, konsumsi BBM subsidi tetap melebihi kuota dan realisasi anggaran subsidi membengkak dari plafon Rp 137,4 triliun menjadi Rp 211,9 triliun.

"Agar tidak terulang, pemerintah harus berani menaikkan harga BBM bersubsidi Rp 1.000 per liter semester ini," kata Prasetyantoko. (Herlina KD, Anna Suci Perwitasari/Kontan)

Ikuti perkembangannnya di topik Subsidi BBM untuk Orang Kaya?

Baca juga:
Harga BBM Bersubsidi Dinaikkan April?
Presiden Beri Sinyal Naikkan Harga BBM
Pemerintah Dilema Menaikkan Harga BBM Bersubsidi

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.