Eksekusi Menunggu Jawaban Mendagri

Kompas.com - 15/03/2013, 03:17 WIB
Editor

AMBON, KOMPAS - Belum ada jawaban dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait dengan permohonan pembatalan pengaktifan Theddy Tengko sebagai Bupati Aru. Permohonan diajukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Anton Hutabarat karena diyakini bisa mempermudah proses eksekusi terpidana korupsi tersebut.

Permohonan dari Kejaksaan Tinggi Maluku itu tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, 7 Februari 2013. Tanggal 8 Februari, Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu meneruskan surat permohonan itu kepada Mendagri.

Belum adanya jawaban dari Mendagri itu disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Ros Far Far, di Ambon, Kamis. Hal senada disampaikan Anton Hutabarat, Rabu (13/3).

Meski begitu, menurut Ros Far Far yang telah menanyakan masalah Tengko kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri tidak mempersoalkan rencana kejaksaan mengeksekusi Tengko. ”Menurut Dirjen Otonomi Daerah, silakan saja dieksekusi karena putusan Tengko sudah berkekuatan hukum tetap. Setelah dieksekusi, baru Tengko akan dinonaktikan,” tuturnya.

Namun, Anton tetap berharap Tengko dinonaktifkan dahulu sebelum kejaksaan menahannya. ”Memang sebenarnya kejaksaan bisa langsung menahannya meskipun Tengko masih menjabat Bupati Aru. Namun, untuk mencegah instabilitas keamanan di Aru, kami berharap Tengko dinonaktifkan dulu,” paparnya.

Penonaktifan Tengko diyakini akan melemahkan kelompok masyarakat yang selama ini mendukungnya. Hal itu juga bisa mencegah bentrokan antara kelompok masyarakat pendukung Tengko dan kelompok yang memintanya dieksekusi.

Tengko divonis bersalah mengorupsi APBD Aru tahun 2006-2007 oleh Mahkamah Agung, 10 April 2012. Putusan itu menjatuhkan pidana 4 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan keharusan mengganti kerugian negara sebesar Rp 5,3 miliar.

Namun, bukannya ditahan, Tengko yang sejak 2 Maret 2011 dinonaktifkan sebagai Bupati Aru karena ditetapkan sebagai terdakwa korupsi APBD Aru justru diaktifkan kembali untuk menjadi bupati oleh Mendagri sejak 31 Oktober 2012. (APA)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.