Konflik Selalu Berulang di Maluku akibat Penegakan Hukum yang Lemah

AMBON, KOMPAS - Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan menyusul terjadinya bentrokan warga di Maluku dinilai menjadi salah satu penyebab berulangnya peristiwa serupa di provinsi tersebut. DPRD Maluku mendesak Kepolisian Negara RI tegas menindak para pelaku bentrokan sebagai efek jera agar warga tak main hakim sendiri.

Demikian disampaikan sejumlah anggota Komisi A DPRD Maluku saat rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Muktiono di kantor DPRD Maluku, Rabu (13/3). Rapat digelar untuk mengetahui dan mengantisipasi penyebab terjadinya bentrokan antarwarga di Maluku.

Dua bulan terakhir tercatat berulang kembali bentrokan antarwarga Negeri (Desa) Porto dan Haria di Saparu dan warga Morella dan Mamala di Leihitu. Dua wilayah itu berada di Kabupaten Maluku Tengah.

”Bentrokan sering terjadi, tetapi tak pernah ada penindakan hukum terhadap pelaku ataupun pemicu bentrokan. Akhirnya seperti tidak ada hukum yang berlaku di setiap kali terjadi bentrokan. Sebab, seolah mereka bisa bebas berbuat apa saja,” ujar anggota Komisi A DPRD Maluku, Sudarmo.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Maluku Richard Rahakbauw, pasca-bentrokan seharusnya sudah ada yang ditangkap dan diproses secara hukum. ”Kalau ada penangkapan, hal itu akan jadi efek jera bagi masyarakat agar tak main hakim sendiri,” katanya.

Namun, Muktiono menepis pernyataan unsur pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Maluku. Menurut dia, keliru apabila polisi dinilai tidak menindak pelaku ataupun pemicu bentrokan. Ia memberikan contoh, pasca-bentrokan warga Sepa dan Kamarian dengan Hualoy di Kabupaten Seram Bagian Barat, akhir tahun lalu, polisi menangkap 11 pelaku bentrokan.

”Pemicu dan pelaku bentrokan di setiap bentrokan tetap diselidiki polisi. Namun, semuanya masih dalam proses mencari bukti-bukti dan juga saksi, sebelum ditindak. Jadi, proses tersebut butuh waktu,” ungkap Muktiono.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Maluku Melky Frans melihat adanya pembiaran yang dilakukan pemerintah atas bentrokan warga yang terjadi. Pemerintah seharusnya turun menjadi mediator di setiap persoalan dan jangan membiarkannya berlarut-larut. (APA)