Lima Pasangan Calon Rebutkan Gaji Wali Kota Rp 12 Juta

MALANG, KOMPAS.com -- Lima pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Jawa Timur, saling berebut jabatan wali kota yang gajinya senilai Rp 12 juta (Rp 12.189.925) per bulan. Kelimanya bakal "bertarung" pada 23 Mei mendatang.

Dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang itu, dua di antaranya dari independen, yakni Dwi Cahyono-M Nuruddin dan Yunar Mulya- Ahmad Mujais. Sementara pasangan yang diusung partai politik yakni Sri Rahayu-Priyantmoko Oetoemo (PDIP), Agus Dono-Arif HS (PD-PKS), Heri Pudji Utami-Sufyan Edi Jarwoko (Golkar-PAN) serta M Anton-Sutiadji (PKB).

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Didit Sholeh menjelaskan, gaji wali kota senilai Rp 12 juta lebih itu terdiri dari gaji pokok Rp 3.900.000; tunjangan keluarga Rp 426.000; tunjangan jabatan Rp 7.020.000; tunjangan beras Rp 282.800; dan tunjangan PPh/khusus Rp 561.125.

Dengan gaji yang dinilai kecil tersebut, lanjut Didit, jabatan Wali Kota Malang masih tetap menjadi rebutan. Untuk mencegah praktik korupsi, Didit mendesak RUU Pilkada harus segera disahkan dengan memasukkan biaya minimal ongkos politik.

"Karena hari ini UU itu masih RUU, DPRD harus melakukan pengawasan di semua instansi yang rawan mengeluarkan dana yang bisa dikorupsi," katanya.

Selain pengawasan dari DPRD, lanjut Didit, Inspektorat pun memiliki peran besar dalam mengontrol penggunaan anggaran.

"Tapi realitasnya, Inspektorat takut pada wali kota. Panwas yang harus intens mengawal ongkos politik itu. Masyarakat juga harus ikut serta memantau jalannya Pilkada dan menolak calon yang melakukan praktik money politics. Jangan mau diberi uang untuk mencoblos salah satu calon," harap Didit.