Organda Jatim Minta Peraturan Menteri ESDM Dicabut - Kompas.com

Organda Jatim Minta Peraturan Menteri ESDM Dicabut

Kompas.com - 08/03/2013, 19:02 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Pelaku usaha transportasi yang bergabung dalam Organda Jawa Timur dan Organda Khusus Tanjung Perak mengancam menghentikan operasional armada mulai 20 Maret 2013. Ancaman itu akan direalisasikan jika Peraturan Menteri ESDM No 01/2013 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dicabut.

Menurut Ketua DPC Organda Khusus Tanjung Perak Kody Fredi Lamahayu, Jumat (8/3/2013) di Surabaya, Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013 itu mengatur bahwa mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan harus menggunakan solar nonsubsidi.

Kebijakan yang berlaku sejak 1 Maret 2013 ini, justru memberatkan pengusaha angkutan. Alasannya, menurut Kody, kebijakan ini berpotensi menimbulkan biaya tinggi di sektor usaha angkutan, karena rata-rata angkutan truk organda itu serba guna. Armada tidak hanya mengangkut barang tertentu, dan bahkan ketika armada mengangkut barang yang sesuai Permen ESDM, petugas di SPBU tetap tidak mau mengisi solar bersubsidi.

Ketentuan tersebut menurut Kody justru diskriminasi, karena solar subsidi hanya untuk angkutan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Kerugian lain, tidak semua jaringan SPBU solar industri ada di daerah, dan hanya mudah ditemukan di perkotaan seperti Surabaya. Akibatnya, kelancaran perjalanan armada terutama ke luar kota sangat terganggu.

"Sediakan dulu SPBU khusus solar bagi industri, sehingga armada bisa beroperasi secara leluasa," katanya.

Ketua DPD Organda Jatim, HB Mustofa, menilai kebijakan Permen ESDM tersebut abu-abu alias tidak jelas. Pemerintah seharusnya menyiapkan infrastruktur terlebih dahulu, seperti penyediaan SPBU solar industri. "Jangan membuat kebijakan baru cari solusi, sehingga merugikan pelaku usaha," katanya.

Dengan kondisi seperti sekarang, pengusaha transportasi yang mengoperasikan sekitar 7.500 unit armada di Jatim justru meminta pemerintah menaikkan harga solar subsidi, atau seluruh transportasi yang menggunakan BBM solar harus menggunakan solar industri atau nonsubsidi.

"Biar lebih adil dan untuk menghindari kecurangan di lapangan atau cabut Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2013," ujar Mustofa. 

Ia menambahkan, organisasi pelaku usaha sektor transportasi ini memberi batas waktu hingga 19 Maret 2013. Pemerintah harus membuat kebijakan yang baru paling lambat pada 19 Maret 2013. Jika tidak, armada tidak akan beroperasi mulai 20 Maret 2013 mendatang.


EditorAgus Mulyadi
Komentar

Terkini Lainnya

Dirjen Imigrasi Sebut Perpres TKA Hanya Sederhanakan Birokrasi

Dirjen Imigrasi Sebut Perpres TKA Hanya Sederhanakan Birokrasi

Nasional
AS Berharap Pertemuan Dua Korea Hasilkan Perdamaian

AS Berharap Pertemuan Dua Korea Hasilkan Perdamaian

Internasional
Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Peluang JK Kembali Jadi Cawapres Hanya Melalui Amandemen UUD 1945

Nasional
Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara 'Untukmu Indonesia' di Monas

Panitia Larang Atribut Politik dalam Acara "Untukmu Indonesia" di Monas

Megapolitan
Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Diduga Korban Tanah Longsor, Dua Kerangka Manusia Ditemukan di Ponorogo

Regional
Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Senyum Kim dan Moon Saat Bergandengan Tangan Lewati Garis Perbatasan

Internasional
12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

12 Jembatan Penyeberangan di Sudirman-Thamrin Bakal Dibuat Kekinian

Megapolitan
Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Gerindra dan PKS Dirikan Sekretariat Bersama Pemenangan Prabowo

Nasional
Dilarang Disparbud, Panitia 'Untukmu Indonesia' Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Dilarang Disparbud, Panitia "Untukmu Indonesia" Tetap Akan Bagikan Sembako di Monas

Megapolitan
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Pemerintah dan DPR Belum Sepakat soal Definisi Terorisme, Pembahasan RUU Diperpanjang

Nasional
Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Sopir Kopaja Mabuk Berujung Kecelakaan dengan Honda HR-V di Rasuna Said

Megapolitan
Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Sepi Pembeli, Pedagang Blok G Ini Tutup Lapak Baju Koko Jelang Ramadhan

Megapolitan
Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan

Nasional
Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Ganjaran Vonis Mati untuk 8 WN Taiwan Penyelundup 1 Ton Sabu-sabu...

Megapolitan
Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Moon kepada Kim Jong Un: Saya Senang Bertemu Anda

Internasional

Close Ads X