7 Pembangkit Non-BBM

Amurang, Kompas - Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi baru dan terbarukan meski pembangkitnya masih berkapasitas kecil. Selain sumbernya tak terbatas, energi baru dan terbarukan juga aman dan sehat bagi manusia.

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat meresmikan tujuh pembangkit listrik bertenaga uap, panas bumi dan air (mikrohidro), serta tenaga surya di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Sulawesi Utara (Sulut) atau PLTU Amurang di Desa Tawaang, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Kamis (7/3).

Selain meresmikan PLTU Amurang berkapasitas 2 x 25 MW yang dibangun oleh PT Wijaya Karya (Wika), Jero juga meresmikan PLTU Sulawesi Tenggara di Kendari berkapasitas 2 x 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lahendong Unit IV 1 x 20 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Tomini 2 2x 1 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Miangas 85 kilowatt peak (kWp), PLTS Bunaken 335 kWp, dan PLTS Marampit 125 kWp.

”Sisa waktu dua tahun ini saya pakai untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi baru dan terbarukan. Sebab, inilah yang menyelamatkan anak cucu kita dari kelangkaan energi. Untuk itu, saya instruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kelistrikan serta Dirjen Energi Baru dan Terbarukan di Kementerian ESDM untuk mempercepat pembangunannya,” ungkapnya.

Untuk para kepala daerah, Jero meminta mereka bekerja sama dengan pengusaha untuk membangun sebanyak mungkin pembangkit listrik bertenaga energi baru dengan mempermudah izin pembangunan dan peruntukan lahan.

Jero menyatakan optimistis peresmian tujuh pembangkit listrik itu mendorong tumbuhnya minat membangun pembangkit listrik sejenis, selain juga memenuhi kebutuhan listrik di masyarakat. ”Sulut menjadi pionir pembangunan pembangkit listrik bertenaga energi baru dan terbarukan,” ungkapnya.

Direktur Utama PT PLN Nur Pamudji juga mendorong pemakaian minyak nabati untuk sejumlah PLTU di Sulut, antara lain di Bitung. ”Tahun ini, target kami mengurangi minyak solar sampai 28 persen. Tahun lalu, PLN Sulut menghemat Rp 70 miliar karena mengurangi pemakaian BBM,” ujarnya.

Bagian dari 10.000 MW

Direktur Utama PT Wika Bintang Perbowo menyatakan, sebagai kontraktor nasional, perusahaannya mendapat kehormatan karena bisa berkontribusi membangun PLTU untuk pertama kalinya melalui skema teknik, pengadaan, dan konstruksi pembangkit listrik (engineering, procurement and construction/EPC) secara penuh.

”PLTU Amurang merupakan bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit listrik tahap pertama 10.000 MW di luar Jawa yang dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Indonesia, khususnya di Sulut,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Kompas, dari total proyek kelistrikan pemerintah 10 tahun ke depan, PT Wika telah mendapatkan total proyek pembangunan 4.000 MW atau merupakan pemegang proyek terbesar dengan skema EPC. Selain PLTU Amurang, PT Wika juga tengah menyelesaikan pembangunan PLTU di Asam-Asam di Kalimantan Selatan berkapasitas 2 x 65 MW senilai Rp 350 miliar.

Pengembangan pembangkit listrik bertenaga energi baru dan terbarukan ini merupakan bagian dari upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang dicanangkan pemerintah dilakukan pada 2013. Konsumsi BBM bersubsidi ditetapkan 46 juta kiloliter (kl). Setiap terjadi lonjakan realisasi dari target kuota BBM bersubsidi yang ada akan membahayakan kesinambungan fiskal.

Data menyebutkan, realisasi subsidi energi tahun 2012 mencapai 151,5 persen. Dari alokasi Rp 202,4 triliun, realisasinya Rp 306,5 triliun. Subsidi BBM dan elpiji mencapai Rp 211,9 triliun dari pagu Rp 137,4 triliun. Sementara subsidi listrik mencapai Rp 94,6 triliun dari pagu Rp 65 triliun.

Pengembangan pembangkit listrik bertenaga energi non-BBM ini merupakan langkah dari pengurangan subsidi, terutama untuk pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM yang menelan subsidi Rp 94,6 triliun. Pengendalian konsumsi BBM, termasuk konsumsi BBM subsidi untuk pembangkit listrik, akan sangat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah. (Har/zal)